BIPOL.CO, BANDUNG BARAT – Tahun 2023 Kabupaten Bandung Barat (KBB) sedang mengalami defisit anggaran yang cukup besar sekitar Rp 500 miliar. Dengan adanya defisit ini, Pemkab Bandung Barat terpaksa harus banyak merasionalisasi kegiatan-kegiatan yang ada di semua OPD.
Selain itu, Pemkab Bandung Barat juga banyak beban yang harus ditanggung, salahsatunya harus membayar pinjaman ke PT SMI untuk pembangunan jalan jalur selatan.
Tenaga Kerja Kontrak pun kini menjadi sorotan Pemkab Bandung Barat yang menjadi salah satu beban pemerintah daerah yang bertanggungjawab penuh untuk pembayaran gaji TKK.
Seperti halnya di Dinas Lingkungan Hidup, ada sekitar 323 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang berposisi di bidang-bidang, sekretarian, UPT Kebersihan dan UPT Pertamanan.
“Ada sekitar 323 TKK yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup, dari jumlah itu, yang paling banyak di UPT kebersihan 269 orang, sekretariatan dan bidang-bidang 31 orang dan UPT Pertamanan 23 orang, “ kata Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dian, di ruang kerjanya, Jumat (23/6/2023).
Kata Dian, setiap bulannya dari jumlah 323 TKK, di tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup harus membayar gaji TKK cukup besar, yaitu sekitar Rp 500 juta per bulan
“Angka 500 juta tersebut, lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sekitar 1 miliar rupiah per bulan,” terangnya.
Setelah ada pengurangan TKK di tahun 2023 kata Dian, angka nilai anggarannya menjadi berkurang dari Rp 1 miliar per bulan (tahun 2022) menjadi 500 juta per bulan (2023) , selain pengurangan TKK nilai gaji TKK juga di kurangi kurang lebih sekitar 50%.
“Itu sesuai Peraturan Bupati No. 28 tahun 2022 tentang biaya standar umum 2023.,” terangnya
Setali tiga uang dengan Plt. Kepala DLH KBB Dian, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Widia menambahkan, kalau dilihat dari luas wilayah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri 16 kecamatan dan 165 desa, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau TKK itu masih kurang.Yang mampu terlayani saat ini baru 10 kecamatan.
“Apalagi kita mau ada perkembangan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, jadi masih sangat kurang. Tapi mungkin dengan kendala anggaran kita kedepan masih menunggu arahan dari TAPD,” pungkas Widia.(Bukhary)
