BIPOL.CO, JAKARTA – Rencana penggusuran Kampung Tua Rempang, Batam, belum menemukan titik terang. Pemerintah terkait masih melakukan upaya negoisasi dengan warga setempat.
Rencana relokasi mendapat perlawanan warga Rempang hingga terjadi kerusuhan. Mereka menolak rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.
Siapa sangka ternyata proyek pemerintah pusat itu diduga ada keterlibatan pejabat tinggi.
Pengamat Kebijakan Publik Gigin Pradianto mengungkapkan bahwa adanya nama Erick Thohir dan Luhut Binsar disebut ada dibalik penggusuran Kampung Tua Rempang.
Menurut Gigin Pradianto, penggusuran Kampung Tua Rempang tak lepas dari bisnis pribadi dari dua Menteri Kabinet Jokowi.
Mengutip dari laman DISWAY. Id, dalam akun TikToknya, Gigin menmposting video yang menjelaskan keterlibatan nama Erick Thohir dan Luhut Binsar.
Menurut Gigin adanya jejak Erick Thohir dan Luhut Binsar dalam penggurusan Kampung Tua Pulau Rempang membuat pemerintah serta Panglima TNI all out turun tangan.
Gigin menjelaskan bahwa penggusuran Kampung Tua Rempang tak lepas dari pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di perairan Batam, di mana nantinya daya listrik tersebut akan dieksport ke Singgapura melalui kabel bawah laut.
Proyek PLTS ini merupakan konsorsium perusahaan Indonesia antara Adaro Group mulik keluarga Thorhir yang di bawahi oleh Boy Thohir, kakak kandung dari Erick Thohir dengan perusahaan lainnya.
Ada juga TBS Energy Utama milik Luhut Binsar Pandjaitan serta Medco Group dibawah Salim Group dan keluarga Panogoro.
Sedangkan dari Singapura adalah Cable Corporation yang merupakan perusahaan pengelola aset.
“Dalam proyek ini nantinya pemasok panel surya adalah Xinyi Group yang akan berinvestasi dengan membanggun pabrik panel surya di Pulau Rempang dengan nilai 360 triliun rupiah,” terang Gigin di akun TikToknya @ gigin97.
Dalam pertemuan dengan Komnas HAM warga Kampung Tua Pulau Rempang tak ingin direlokasi atas proyek Rempang Eco City.
Pernyataan masyarakat Kampung Tua tersebut di posting oleh akun media sosial X@never_alonely yang memperlihatkan pertemuan antara Komnas HAM dengan warga pada 16 September 2023.
“Kami tidak akan merelokasi, kami siap di tempat tinggal kami, apapun yang terjadi kami siap” tegas salah satu warga yang di sambut oleh warga lainnya.
“Tolak relokasi, siap,” teriak warga lainnya.
Selain itu warga juga meminta agar tolak pendaftaran relokasi yang rencananya akan di gelar oleh pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga juga mengungkapkan bahwa akibat rencana relokasi tersbeut telah meresahkan masyarakat Kampung Tua yang terdiri dari 16 kampung.
“Ibu-ibu dan anak-anak menjadi ketakutan dan resah dengan peristiwa ini, selain itu juga menganggu kenyamanan dan pekerjaan kami,” terangnya.
Tidak hanya itu, warga juga meminta pemerintah menghentikan penempatan pasukan gabungan di Rempang karena anak-anak takut dan mereka menjadi trauma.(*)
