BIPOL.CO, BANDUNG – Rapat pembahasan RAPBD perubahan tahun 2023 yang di fasilitasi oleh DPRD KBB di Hotel bintang 4 Mercure Bandung City Center, mendapatkan kritik keras dari Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI KBB, Gunawan Rasyid.
Hal ini menjadi perhatian dikarenakan saat ini nampak nyata masyarakat KBB butuh bantuan pangan khususnya beras akibat kekeringan yg begitu panjang , bayangkan kegiatan rapat tersebut dilaksanakan sehari penuh selama dua hari melibatkan seluruh OPD, para Camat dan lembaga yang terkait dengan Pemkab KBB , rapat ini kemungkinan bisa menghabiskan biaya lebih dari seratus juta , dan kalau dibelikan beras sekurangnya dapat 10 ton ,kalau dibagikan 10 kg/KK minimal 1000 KK akan terbantu.
Sebentar lagi anggota DPRD KBB akan habis dan akan memulai lagi pemilihan pada tanggal 14 February 2024 seharusnya anggota DPRD yang mencalonkan kembali lebih menunjukkan empati terhadap kesusahan masyarakat. Sehingga dampaknya akan mendapatkan simpati untuk bisa dipilih kembali. “Kalau perilaku seperti ini disamping ada kesan menghamburhamburkan APBD dan lebih ironis lokasi hotelnya di luar KBB, otomatis tidak menjadi PAD untuk KBB,” ujar Guras.
Kritik LAKI juga ditujukan untuk eksekutif, para OPD tidak lagi mengadakan kegiatan di hotel hotel mewah, masih banyak di KBB ini balai latihan kerja milik pemerintah yang bisa dimanfaatkan.
LAKI juga berharap PJ Bupati harus mengaudit dan merasionalisasi anggaran semua leading sektor termasuk Sekretariat Dewani, jangan sampai digunakan untuk kegiatan yang tidak prioritas bahkan cenderung hanya untuk menghabiskan sisa anggaran.
Hadirnya PJ Bupati KBB Arsan Latif, LAKI menganggap ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki manajemen Pemerintahan di KBB kedepan. Semua stakeholder termasuk masyarakat harus bersatu dan kompak mengawal perubahan ini.
“PJ Bupati disamping prilakunya agamis, beliau sangat paham dengan anatomi Pemerintah Daerah, beliau juga sangat paham dengan anatomi penyusunan anggaran berikut modus-modus penyimpangannya karena beliau merupakan konseptor peraturan peraturan di Depdagri untuk kebaikan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia,” ucap Guras.
LAKI juga mengingatkan bahwa potensi PAD sangat bisa ditingkatkan di KBB apabila dari pajak hotel, restoran dan pariwisata, termasuk pajak reklame tidak terjadi kebocoran.
LAKI juga memastikan kalau pajak ini bisa di optimalkan PAD KBB akan naik signifikan. “LAKI juga akan melakukan investigasi di lapangan dan apabila ada temuan penyimpangan secara nominal signifikan serta ditemukan bukti awal yang cukup, tidak segan untuk dilaporkan ke KPK,” pungkas Guras.(bakhori)
