Koalisi Masyarakat Sipil Temui Mahfud MD Sampaikan Kecurangan Pilpres dan Pemakzulan Jokowi

- Editor

Jumat, 12 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahfud MD (Tangkapan layar/Ist.)

Mahfud MD (Tangkapan layar/Ist.)

BIPOL.CO, JAKARTA – Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menerima kunjungan beberapa orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (9/1) siang.

Mahfud pada kesempatan itu menerima sejumlah keluhan dari mereka, khususnya soal dugaan kecurangan pada Pemilu dan Pilpres 2024. Mereka meminta Mahfud turun tangan.

Dikutip dari CNN Indonesia, total ada 22 orang yang hadir menemui Mahfud pada kesempatan itu. Mereka antara lain Faizal Assegaf, Marwan Batubara, hingga Letjen Purn Suharto.

“Mereka menyampaikan, tidak percaya pemilu ini berjalan kurang, oleh sebab itu nampaknya sudah berjalan kecurangan-kecurangan. Sehingga mereka minta ke Menko Polhukam untuk melakukan tindakan, melalui desk pemilu yang ada,” ucap Mahfud usai pertemuan.

Mahfud mengatakan Kemenko Polhukam memang memiliki desk pemilu. Namun, bidang tersebut tak bisa masuk pada ranah penindakan. Menurut dia, desk tersebut hanya bersifat pemantauan.

“Desk ini hanya mencatat kemudian mengkombinasikan, makanya kalau ada pelaporan ke desk pemilu Polhukam, ya nanti kita kasihkan ke Bawaslu, ke KPU atau ke DKPP, tergantung kasusnya, silakan aja,” kata dia.

Usulan pemakzulan Jokowi

Selain sikap tidak percaya, Mahfud mengaku juga menerima usul pemakzulan Presiden Jokowi. Mahfud mengungkap bahwa mereka meminta agar pemilu tanpa presiden.

Menerima usul itu, Mahfud menegaskan pihaknya tak mau ikut campur. Menurut dia, pemakzulan kepada Presiden sepenuhnya merupakan kewenangan DPR.

“Jadi saya bilang, apakah Pak Mahfud setuju, saya tidak bilang setuju atau tidak setuju, silakan saja, tapi bawa ke DPR, jangan minta pemakzulan ke Menko. Kok minta pemakzulan ke Menko Polhukam. Enggak bisa,” katanya.(*)

Berita Terkait

Temuan BPK: Persiapan Pembangunan Infrastruktur IKN Belum Memadai, Ketua Satgas Bilang Tidak Mengerti
Presiden Jokowi Dorong Integrasi Kerja Pusat dan Daerah Kendalikan Inflasi Hadapi Tantangan Iklim
Tarik Uang dari Bawahan di Kementan, Syahrul Yasin Limpo Sebut Nama Jokowi
Soal Judi Online dan Pinjol Ilegal, Menteri Budi Arie: Dua-duanya Disikat!
Jokowi Sempat Bilang Ada Ratusan Investor yang Antre, Menves Bahlil: Belum Ada Investor Asing Masuk ke IKN
Pj.Gubernur Jabar Dampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tinjau Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Bogor
BPIP Pastikan Kesiapan Paskibraka yang Bertugas dalam Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI di IKN
Serahkan Sertifikat Secara Door to Door, Menteri ATR/BPN  Harap Bisa Wujudkan 120 juta Bidang Tanah Akhir 2024

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 11:37 WIB

Temuan BPK: Persiapan Pembangunan Infrastruktur IKN Belum Memadai, Ketua Satgas Bilang Tidak Mengerti

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:30 WIB

Presiden Jokowi Dorong Integrasi Kerja Pusat dan Daerah Kendalikan Inflasi Hadapi Tantangan Iklim

Jumat, 14 Juni 2024 - 13:39 WIB

Tarik Uang dari Bawahan di Kementan, Syahrul Yasin Limpo Sebut Nama Jokowi

Kamis, 13 Juni 2024 - 20:23 WIB

Soal Judi Online dan Pinjol Ilegal, Menteri Budi Arie: Dua-duanya Disikat!

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:03 WIB

Jokowi Sempat Bilang Ada Ratusan Investor yang Antre, Menves Bahlil: Belum Ada Investor Asing Masuk ke IKN

Selasa, 11 Juni 2024 - 18:20 WIB

Pj.Gubernur Jabar Dampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tinjau Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Bogor

Senin, 10 Juni 2024 - 20:03 WIB

BPIP Pastikan Kesiapan Paskibraka yang Bertugas dalam Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI di IKN

Minggu, 9 Juni 2024 - 15:30 WIB

Serahkan Sertifikat Secara Door to Door, Menteri ATR/BPN  Harap Bisa Wujudkan 120 juta Bidang Tanah Akhir 2024

Berita Terbaru