BIPOL.CO, JAKARTA – Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menerima kunjungan beberapa orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (9/1) siang.
Mahfud pada kesempatan itu menerima sejumlah keluhan dari mereka, khususnya soal dugaan kecurangan pada Pemilu dan Pilpres 2024. Mereka meminta Mahfud turun tangan.
Dikutip dari CNN Indonesia, total ada 22 orang yang hadir menemui Mahfud pada kesempatan itu. Mereka antara lain Faizal Assegaf, Marwan Batubara, hingga Letjen Purn Suharto.
“Mereka menyampaikan, tidak percaya pemilu ini berjalan kurang, oleh sebab itu nampaknya sudah berjalan kecurangan-kecurangan. Sehingga mereka minta ke Menko Polhukam untuk melakukan tindakan, melalui desk pemilu yang ada,” ucap Mahfud usai pertemuan.
Mahfud mengatakan Kemenko Polhukam memang memiliki desk pemilu. Namun, bidang tersebut tak bisa masuk pada ranah penindakan. Menurut dia, desk tersebut hanya bersifat pemantauan.
“Desk ini hanya mencatat kemudian mengkombinasikan, makanya kalau ada pelaporan ke desk pemilu Polhukam, ya nanti kita kasihkan ke Bawaslu, ke KPU atau ke DKPP, tergantung kasusnya, silakan aja,” kata dia.
Usulan pemakzulan Jokowi
Selain sikap tidak percaya, Mahfud mengaku juga menerima usul pemakzulan Presiden Jokowi. Mahfud mengungkap bahwa mereka meminta agar pemilu tanpa presiden.
Menerima usul itu, Mahfud menegaskan pihaknya tak mau ikut campur. Menurut dia, pemakzulan kepada Presiden sepenuhnya merupakan kewenangan DPR.
“Jadi saya bilang, apakah Pak Mahfud setuju, saya tidak bilang setuju atau tidak setuju, silakan saja, tapi bawa ke DPR, jangan minta pemakzulan ke Menko. Kok minta pemakzulan ke Menko Polhukam. Enggak bisa,” katanya.(*)
