Didik J Rachbini: Utang Negara Melonjak 3 Kali Lipat di Era Jokowi

- Editor

Senin, 26 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar ilustrasi: Istimewa

Gambar ilustrasi: Istimewa

Beban Bunga Utang 1.600% Lebih Tinggi dari APBD Provinsi Jabar

BIPOL.CO, JAKARTA – Ekonom senior Indef, Didik J Rachbini, menyoroti lonjakan utang negara di era pemerintahan Jokowi selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, kebijakan ekonomi yang mengandalkan utang telah mendorong Indonesia ke jurang, memaksa pemerintah untuk terus “mengalir lubang tutup lubang”.

Data menunjukkan, utang negara yang diwariskan pemerintahan SBY pada tahun 2014 mencapai sekitar Rp2.608 triliun. Namun, dalam sepuluh tahun berikutnya (di era Jokowi), jumlah utang melonjak drastis hingga mencapai Rp8.338 triliun, atau meningkat tiga kali lipat.

Yang lebih mengkhawatirkan yang diwariskan pemerintahan SBY pada tahun 2014 mencapai sekitar Rp2.608 triliun. Namun, dalam sepuluh tahun berikutnya (di era Jokowi), jumlahdalah beban bunga utang yang mencapai angka fantastis, yakni Rp497 triliun.

Angka ini jauh lebih besar dari anggaran Kementerian, sektor, maupun provinsi mana pun di Indonesia. Sebagai perbandingan, beban bunga utang ini 1.600% lebih tinggi dari total APBD Provinsi Jawa Barat.

“Beban bunga utang yang besar ini menjadi beban berat bagi negara,” ujar Didik. “Ini juga menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang mengandalkan utang tidak berkelanjutan dan berpotensi merugikan rakyat di masa depan.”

Situasi ini diperparah dengan penurunan daya beli masyarakat. Target pertumbuhan ekonomi 5% dinilai tidak cukup untuk memulihkan daya beli yang tergerus. Didik menekankan perlunya reformasi struktural untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, idealnya di atas 5,2% pada tahun 2025. Hal ini penting untuk menciptakan ruang yang lebih besar dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi beban utang negara.

“Jika kita tidak melakukan reformasi struktural, maka kita akan terus terjebak dalam siklus utang yang tidak berkesudahan,” tegas Didik. “Ini akan berdampak buruk bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.” dilansir dari toprebeur.id.(*)

Berita Terkait

Ngeri! Guru Besar UGM Diduga Berbuat Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswi Sejak 2023
Panglima TNI Dampingi Menlu RI Lepas Bantuan Kemanusian Untuk Myanmar
Karena Hal Ini …Hasto Minta Surat Dakwaan Penuntut Umum Harus Dinyatakan Batal Demi Hukum
Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1446 H Jatuh pada 31 Maret 2025
Didampingi Wabup Bandung Ali Syakieb, Wakapolri Tinjau Arus Mudik di Jalur Nagreg
Panglima TNI dan Rombongan Tinjau KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Ini Pesan Kapolri untuk Pemudik
UU TNI Disahkan DPR, Mahasiswa UI Gugat ke MK
Cerita Eks Tim Anti Mafia Migas Akui Sulitnya Tangani Mafia: Hasil Audit Forensik Berhenti di Lingkaran Istana

Berita Terkait

Sabtu, 5 April 2025 - 17:01 WIB

Ngeri! Guru Besar UGM Diduga Berbuat Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswi Sejak 2023

Jumat, 4 April 2025 - 16:22 WIB

Panglima TNI Dampingi Menlu RI Lepas Bantuan Kemanusian Untuk Myanmar

Minggu, 30 Maret 2025 - 10:16 WIB

Karena Hal Ini …Hasto Minta Surat Dakwaan Penuntut Umum Harus Dinyatakan Batal Demi Hukum

Sabtu, 29 Maret 2025 - 22:14 WIB

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1446 H Jatuh pada 31 Maret 2025

Sabtu, 29 Maret 2025 - 17:06 WIB

Didampingi Wabup Bandung Ali Syakieb, Wakapolri Tinjau Arus Mudik di Jalur Nagreg

Berita Terbaru