Didik J Rachbini: Utang Negara Melonjak 3 Kali Lipat di Era Jokowi

- Editor

Senin, 26 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar ilustrasi: Istimewa

Gambar ilustrasi: Istimewa

Beban Bunga Utang 1.600% Lebih Tinggi dari APBD Provinsi Jabar

BIPOL.CO, JAKARTA – Ekonom senior Indef, Didik J Rachbini, menyoroti lonjakan utang negara di era pemerintahan Jokowi selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, kebijakan ekonomi yang mengandalkan utang telah mendorong Indonesia ke jurang, memaksa pemerintah untuk terus “mengalir lubang tutup lubang”.

Data menunjukkan, utang negara yang diwariskan pemerintahan SBY pada tahun 2014 mencapai sekitar Rp2.608 triliun. Namun, dalam sepuluh tahun berikutnya (di era Jokowi), jumlah utang melonjak drastis hingga mencapai Rp8.338 triliun, atau meningkat tiga kali lipat.

Yang lebih mengkhawatirkan yang diwariskan pemerintahan SBY pada tahun 2014 mencapai sekitar Rp2.608 triliun. Namun, dalam sepuluh tahun berikutnya (di era Jokowi), jumlahdalah beban bunga utang yang mencapai angka fantastis, yakni Rp497 triliun.

Angka ini jauh lebih besar dari anggaran Kementerian, sektor, maupun provinsi mana pun di Indonesia. Sebagai perbandingan, beban bunga utang ini 1.600% lebih tinggi dari total APBD Provinsi Jawa Barat.

“Beban bunga utang yang besar ini menjadi beban berat bagi negara,” ujar Didik. “Ini juga menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang mengandalkan utang tidak berkelanjutan dan berpotensi merugikan rakyat di masa depan.”

Situasi ini diperparah dengan penurunan daya beli masyarakat. Target pertumbuhan ekonomi 5% dinilai tidak cukup untuk memulihkan daya beli yang tergerus. Didik menekankan perlunya reformasi struktural untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, idealnya di atas 5,2% pada tahun 2025. Hal ini penting untuk menciptakan ruang yang lebih besar dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi beban utang negara.

“Jika kita tidak melakukan reformasi struktural, maka kita akan terus terjebak dalam siklus utang yang tidak berkesudahan,” tegas Didik. “Ini akan berdampak buruk bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.” dilansir dari toprebeur.id.(*)

Berita Terkait

Tekan Laju Inflasi, Pemkab Bandung Lakukan Gerakan Pangan Murah
bank bjb Tandatangani Nota Kesepahaman untuk Pemanfaatan Produk dan Layanan dengan Sucofindo
Presiden Prabowo Apresiasi Peranan Muhammadiyah Bangun Bangsa
bank bjb Raih Penghargaan Bank dengan Layanan Kas Terbaik dari Bank Indonesia
Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji
Gerakkan Ekonomi Nasional, Komdigi Dukung Kampanye Harbolnas dan BINA 2024
DPRD Setujui RAPBD dan Dua Reperda Perumda Tirta Raharja, Bupati: Pemkab Bandung Sertakan Modal Rp 200 M
bank bjb Raih Indonesia Best CMO Award 2024 dari Warta Ekonomi

Berita Terkait

Sabtu, 7 Desember 2024 - 11:42 WIB

Tekan Laju Inflasi, Pemkab Bandung Lakukan Gerakan Pangan Murah

Jumat, 6 Desember 2024 - 20:01 WIB

bank bjb Tandatangani Nota Kesepahaman untuk Pemanfaatan Produk dan Layanan dengan Sucofindo

Rabu, 4 Desember 2024 - 16:29 WIB

Presiden Prabowo Apresiasi Peranan Muhammadiyah Bangun Bangsa

Selasa, 3 Desember 2024 - 14:32 WIB

bank bjb Raih Penghargaan Bank dengan Layanan Kas Terbaik dari Bank Indonesia

Sabtu, 30 November 2024 - 20:46 WIB

Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji

Berita Terbaru

Penjabat Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi (Foto: istimewa)

KESEHATAN

Komitmen Pemkot Cimahi Tangani Permasalahan HIV-AIDS

Selasa, 10 Des 2024 - 09:16 WIB