Anggota Komisi II DPR Tuding IKN Sebatas Ambisi Jokowi: Tak Setuju Kementerian dan Lembaga Dipindahkan

- Editor

Jumat, 14 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Tangkapan layar/Instagram

Foto: Tangkapan layar/Instagram

BIPOL.CO, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Taufan Pawe mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hanya sebatas ambisi Presiden ke-7 RI, Jokowi Widodo, bukan merupakan kebutuhan negara.

Taufan menyampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kepala Otorita IKN Nusantara Basuki Hadimuljono di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

“Kalau mendengar diskusi di warung-warung kopi, lebih banyak memandang bahwa pembangunan IKN itu hanya sebatas keinginan Presiden jokowi, bukan kebutuhan (negara),” ujarnya.

Bahkan, katanya, pembangunan IKN Nusantara menjadi beban besar Presiden Prabowo Subianto di tengah pengetatan anggaran pemerintah.

Taufan kemudian berpendapat ketimbang fokus meneruskan pembangunan IKN, para pembantunya diminta mendukung program Asta Cita yakni swasembada pangan.

“Saya melihat ada situasi dan keadaan tanda kutip menjadi beban presiden Jokowi dan juga sekaligus sangat menjadi beban Pak Prabowo,” tuturnya seperti dikutip dari Media Indonesia.

“Saya juga melihat semangat Prabowo yang susah dibendung yaitu ingin swasembada pangan. Saya juga punya pandangan bahwa harga mati mendukung program Asta Cita,” sambung Taufan.

Mantan Wali Kota Parepare itu mengaku tidak setuju jika setiap kementerian dan lembaga dipindahkan ke IKN. Rencananya, semua jajaran Otorita Ibu Kota Nusantara (Badan Otorita IKN) akan berkantor di ibu kota baru pada bulan depan.

“Pas jadi wali kota dulu, dalam hati saya melawan, meronta-ronta, apa iya dalam kondisi negara seperti ini, kenapa semua kementerian dibawa ke sana? Bahkan, bukan uang sedikit yang sudah investasi di sana,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Dualisme Kepemimpinan PWI, Presiden Prabowo Memilih Tidak Hadiri Peringatan HPN 2025 yang Digelar di Dua Tempat
Viral 18 Ribu Pegawai Dirumahkan, Ini Respon Menteri PU
Adian Napitupulu Pertanyakan Anggaran Kemhan-Polri dan BGN Tak Dipotong: Biar Fair
HPN 2025, Prabowo Tekankan Pers Waspada Terhadap Upaya Pengaruhi Opini Rakyat Gunakan Modal Besar
Waspadai Pergerakan Tanah di 19 Daerah di Jabar
MK Siap-siap Sidang Putusan atau Ketetapan Perselisihan Pilkada 2024, Lanjut atau Perkara Dihentikan
Prabowo Akan Lantik  270 Kepala Daerah Terpilih yang Tidak Besengketa di MK 
Pagar Laut di Tangerang Bisa Habiskan Rp 12 M, Titiek Soeharto Minta Pemerintah Ungkap Pemiliknya

Berita Terkait

Jumat, 14 Februari 2025 - 11:23 WIB

Anggota Komisi II DPR Tuding IKN Sebatas Ambisi Jokowi: Tak Setuju Kementerian dan Lembaga Dipindahkan

Jumat, 14 Februari 2025 - 11:00 WIB

Dualisme Kepemimpinan PWI, Presiden Prabowo Memilih Tidak Hadiri Peringatan HPN 2025 yang Digelar di Dua Tempat

Kamis, 13 Februari 2025 - 10:17 WIB

Viral 18 Ribu Pegawai Dirumahkan, Ini Respon Menteri PU

Selasa, 11 Februari 2025 - 15:31 WIB

Adian Napitupulu Pertanyakan Anggaran Kemhan-Polri dan BGN Tak Dipotong: Biar Fair

Senin, 10 Februari 2025 - 13:34 WIB

HPN 2025, Prabowo Tekankan Pers Waspada Terhadap Upaya Pengaruhi Opini Rakyat Gunakan Modal Besar

Berita Terbaru