BANDUNG.bipol.co – Pakar Politik dan Pemerintahan dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar),Asep Warlan Yusuf mengatakan Pemerintah Indonesia harus mengakaji sistem Pemilu Serentak secara langsung yang melibatkan masyarakat.
Pasalnya, Saat ini pemilu langsung yang sudah berjalan banyak berdampak pada perpecahan diantara masyarakat, belum lagi biaya kos yang di keluarkan pemerintah untuk pemilu terlalu tinggi.
Dikatakan, ada Wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau via DPRD menggantikan sistem pemilihan langsung kembali mencuat.
“Ada pendapat satu dari pendapat salah satu partai politik juga supaya ini di kembalikan kepada DPR atau mekanisme lain yang tidak langsung,” katanya di Bandung, Rabu (13/11/2019).
Untuk itu, Ia setuju dengan beberapa pihak agar Pemangku keputusan dalam hal ini Pemerintah dan DPR untuk mengkaji pemilu lebih dalam dan kompetitif.
“Jadi hemat saya memang saya setuju dengan beberapa pihak untuk di kaji lebih dalam dan komprehensif. Kemarin saya diskusi dimedia dengan Dirjen Otda pak Akmal Beliau mengatakan sedang dikaji mendalam,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sempat mengutarakan usulan untuk mengevaluasi Pilkada langsung dan mempertanyakan relevansi Pilkada secara langsung saat rapat dengan DPR. Ia mengatakan meski menampung partisipasi publik, pemilu langsung dinilai biaya politiknya sangat tinggi.
Reporter Abdul Basir
Editor Deden .GP
