Tak Ada Lagi Provinsi dengan Status IPM Rendah

- Editor

Senin, 15 April 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

antara

antara

JAKARTA.bipol.co – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi provinsi di Indonesia yang memiliki status Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, karena Papua sudah meningkat statusnya ke sedang.

“Papua sudah masuk ke sedang, sehingga diskrepansi antarprovinsi mengecil,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/4/2019) . Berdasarkan data BPS, secara umum ada delapan provinsi yang naik kelas dalam status pembangunan manusianya.

Sebanyak tujuh provinsi yang berstatus IPM sedang pada tahun 2017, berubah statusnya menjadi tinggi, yaitu Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimatan Utara, dan Sulawesi Tenggara. Sementara Papua mengalami peningkatan status dari rendah ke sedang.

Selain itu selama periode 2017 hingga 2018, IPM di seluruh provinsi juga meningkat, dan tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan tercepat yaitu Papua (1,64 persen), Sulawesi Barat (1,24 persen), dan Papua Barat (1,19 persen).

Kemajuan pembangunan manusia di Papua didorong oleh dimensi pendidikan, di Papua Barat didorong oleh dimensi standar hidup layak, sedangkan di Sulawesi Barat lebih dikarenakan perbaikan dimensi pendidikan dan standar hidup layak.

IPM diperkenalkan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) pada tahun 1990 yang direvisi pada 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada 2015 dan melakukan backcasting sejak 2010.

Sebagaimana diwartakan, BPS mencatat bahwa pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan yaitu dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2018 mencapai 71,39, meningkat 0,58 poin atau tumbuh 0,82 persen dibandingkan 2017.

“IPM 2018 mengalami kenaikan karena dari seluruh komponennya mengalami peningkatan,” kata Kepala BPS.

Sebagaimana diketahui, IPM memperhatikan tiga aspek esensial yaitu dimensi kesehatan umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, serta dimensi standar hidup layak. (ant)

Editor  Deden .GP

Berita Terkait

Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji
Gerakkan Ekonomi Nasional, Komdigi Dukung Kampanye Harbolnas dan BINA 2024
Dekranasda Jabar Jajaki Kerja Sama dengan Pusat Oleh-oleh Dewata Nusantara Bali
Usai Lawatan ke Enam Negara, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Tanah Air
Buka Jendela Jawa Barat di Bali, Amanda: Pameran Efektif untuk Menarik Buyer
Qari Asal NTB Ini Kembali Raih Juara 1 MTQ Internasional
Menag Serukan Perjuangan Kolektif Bela Hak Palestina
Dukung Asta Cita Swasembada Pangan, Padat Karya Irigasi Kementerian PU Tahun 2024 Jangkau 12.000 Lokasi
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 30 November 2024 - 20:46 WIB

Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji

Jumat, 29 November 2024 - 20:08 WIB

Gerakkan Ekonomi Nasional, Komdigi Dukung Kampanye Harbolnas dan BINA 2024

Senin, 25 November 2024 - 19:40 WIB

Dekranasda Jabar Jajaki Kerja Sama dengan Pusat Oleh-oleh Dewata Nusantara Bali

Senin, 25 November 2024 - 14:24 WIB

Usai Lawatan ke Enam Negara, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Tanah Air

Minggu, 24 November 2024 - 18:24 WIB

Buka Jendela Jawa Barat di Bali, Amanda: Pameran Efektif untuk Menarik Buyer

Berita Terbaru

BAZNas Sumedang bekerjasama dengan BAZNas RI berhasil membangun kembali rumah milik Adun (73) tidak layak huni di Dusun Tarogong, RT 008 RW 003, Cijeungjing l, Kecamatan Jatigede. Foto: Humas Sumedang.

NEWS

BAZNas Perbaiki Rumah Adun yang tidak Layak Huni

Senin, 2 Des 2024 - 16:08 WIB