PKS akan Jadi Oposisi Bermartabat

- Editor

Kamis, 25 Juli 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden PKS Sohibul Iman

Presiden PKS Sohibul Iman

JAKARTA,bipol.co – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Habib Aboebakar Alhabsyi menegaskan bahwa partainya akan menjadi oposisi yang bermartabat dengan menjalankan fungsi kontrol di parlemen terhadap jalannya pemerintahan.

“Oposisi bermartabat adalah sikap yang mewakili kepentingan rakyat untuk sejahtera dan adil. Bukan mewakili kelompok sendiri yang asal berbeda,” kata Habib Aboebakar dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, selama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menjalankan kebijakan sesuai kepentingan rakyat, PKS pasti mendukung kebijakan tersebut.

Namun menurut dia, kalau kebijakan pemerintah tidak sesuai kepentingan rakyat maka PKS akan menjadi partai yang paling lantang menolak kebijakan yang tidak pro-rakyat.

“Kalau kebijakan pemerintah tidak sesuai kepentingan rakyat, PKS yang terdepan berteriak berhadapan dengan pemerintah,” ujarnya.

Aboebakar yang merupakan anggota Komisi III DPR itu menilai pemerintahan Jokowi-Ma’ruf perlu “sparing partner” agar maksimal melayani rakyat.

Menurut dia, di negara yang menganut sistem demokrasi, kontrol terhadap pemerintah sangat diperlukan agar jalannya pemerintahan berjalan dengan baik.

“Sepeda itu bergerak kalau pedal kiri jalan turun ke bawah maka pedal kanan main juga, kalau dia berhenti maka akan jatuh sepeda itu. Sama juga dengan negara kalau ada kontrol maka akan berjalan baik dan kalau tidak maka akan berat nanti,” katanya.

Dia menegaskan PKS tidak terlalu memikirkan masalah posisi dan jabatan, karena belajar dari PDI Perjuangan, dua periode menjadi oposisi namun bersikap santai.

Selain itu dia mengatakan terkait sikap elite Partai Gerindra yang bertemu dengan elit partai yang notabene menjadi rival di Pemilu Presiden 2019, itu merupakan keputusan dari Partai Gerindra sendiri bukan dari keputusan di koalisi adil dan makmur.

“BPN Prabowo-Sandi sudah selesai, 28 Juni lalu dibubarkan, jadi sudah tidak ada lagi koalisi dan silahkan mengambil tindakan masing-masing,” ujarnya.

Namun dia menilai langkah Partai Gerindra yang melakukan berbagai pertemuan dengan bekas rivalnya di Pilpres 2019 memunculkan rasa tidak nyaman bagi sejumlah partai terutama partai yang selama ini mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.(ant)

Editor : Herry Febriyanto

Berita Terkait

Dukung Hasto, Massa Penuhi Pengadilan Tipikor Gunakan Rompi Oranye Bertuliskan “Hasto Tahanan Politik”
H. Eep Jamaludin Sukmana Manfaatkan Reses di Bulan Ramadhan untuk Bersilaturahmi dan Tampung Aspirasi
AHY Terpilih Kembali Sebagai Ketum, Puan Harap Partai Demokrat Terus Gotong Royong Bangun Bangsa
Secara Aklamasi AHY Terpilih Kembali Jadi Ketum Partai Demokrat: Berharap Bisa Bangkit
Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturan UU, Empat Kepala Daerah di Jabar Patuhi Perintah Megawati
H Firman: Visi Misi dan Program 100 Hari Kerja Bupati Wajib Dijalankan, Harus Selaras RPJMN dan RPJMD
Wakil Ketua DPRD Thony Fathony Harap Visi Misi dan Progres Program 100 Hari Bupati/Wakil Bupati Harus Dioptimalkan
481 Pasangan Kepala Daerah Resmi Dilantik Presiden Prabowo

Berita Terkait

Sabtu, 22 Maret 2025 - 17:37 WIB

Dukung Hasto, Massa Penuhi Pengadilan Tipikor Gunakan Rompi Oranye Bertuliskan “Hasto Tahanan Politik”

Selasa, 11 Maret 2025 - 17:23 WIB

H. Eep Jamaludin Sukmana Manfaatkan Reses di Bulan Ramadhan untuk Bersilaturahmi dan Tampung Aspirasi

Kamis, 27 Februari 2025 - 13:30 WIB

AHY Terpilih Kembali Sebagai Ketum, Puan Harap Partai Demokrat Terus Gotong Royong Bangun Bangsa

Kamis, 27 Februari 2025 - 10:41 WIB

Secara Aklamasi AHY Terpilih Kembali Jadi Ketum Partai Demokrat: Berharap Bisa Bangkit

Minggu, 23 Februari 2025 - 09:58 WIB

Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturan UU, Empat Kepala Daerah di Jabar Patuhi Perintah Megawati

Berita Terbaru