Menentukan Menteri Harus Didasari Profesionalitas bukan Budi Politik

- Editor

Senin, 29 Juli 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi.

ilustrasi.

JAKARTA,bipol.co – Guru Besar Universitas Islam Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, Prof Dr Alaidin Koto mengatakan profesionalitas hendaknya menjadi yang utama dalam menentukan orang-orang yang akan menempati posisi menteri pada kabinet kerja jilid II.

“Yang terpenting adalah profesionalitas, serahkan tugas kepada ahli di bidangnya,” kata Alaidin ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (28/7/2019).

Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska, Riau ini, mengatakan profesionalitas menjadi dasar untuk mendudukan orang dalam kabinet, bukan atas dasar budi politik yang akan menyebabkan Presiden tersandera, lalu abai dengan kepentingan rakyat.

“Kalau bisa Presiden menyelesaikan hutang-hutang politik kepada partai dan orang-orang partai sebelum dilantik,” katanya.

Menurut Doktor pemikir politik Islam itu, milenial atau bukan yang terpenting adalah menteri yang profesional dan memiliki idealisme kebangsaan yang tinggi.

“Dan harus seorang yang benar-benar nasionalisme dalam rekam jejaknya bukan dalam ucapan atau kata-katanya,” kata Ketua Lembaga Pengkajian Islam dan Peradaban (LPIP) Riau tersebut.

Menurut Alaidin, rekam jejak itu dilihat dari calon milenial tersebut memiliki rekam jejak apa untuk kepentingan orang banyak.

“Kalau tidak ada atau hanya diusung-usung orang atau orang tuannya saja, jangan dipilih. Dia akan menjadi beban dan masalah untuk negara khususnya terhadap Presiden,” katanya.

Alaidin menjadikan profesionalisme sebagai dasar pertama yang perlu dipertimbangkan oleh Presiden dalam menentukan menterinya, selanjutnya integritas, akhlak, nasionalisme dan yang keempat adalah keterwakilan daerah.

Alaidin yang juga salah satu Ketua DPP Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) ini menambahkan, keterwakilan daerah juga perlu dipertimbangkan oleh Presiden jangan terlalu didominiasi oleh jawa centris.

“Yang pertama profesionality, kedua integrity, akhlak, nasionality, semua harus terbukti dalam ‘track record’ atau rekam jejak, keempat baru keterwakilan daerah,” katanya.(ant)

Editor : Herry Febriyanto

Berita Terkait

Dukung Hasto, Massa Penuhi Pengadilan Tipikor Gunakan Rompi Oranye Bertuliskan “Hasto Tahanan Politik”
H. Eep Jamaludin Sukmana Manfaatkan Reses di Bulan Ramadhan untuk Bersilaturahmi dan Tampung Aspirasi
AHY Terpilih Kembali Sebagai Ketum, Puan Harap Partai Demokrat Terus Gotong Royong Bangun Bangsa
Secara Aklamasi AHY Terpilih Kembali Jadi Ketum Partai Demokrat: Berharap Bisa Bangkit
Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturan UU, Empat Kepala Daerah di Jabar Patuhi Perintah Megawati
H Firman: Visi Misi dan Program 100 Hari Kerja Bupati Wajib Dijalankan, Harus Selaras RPJMN dan RPJMD
Wakil Ketua DPRD Thony Fathony Harap Visi Misi dan Progres Program 100 Hari Bupati/Wakil Bupati Harus Dioptimalkan
481 Pasangan Kepala Daerah Resmi Dilantik Presiden Prabowo

Berita Terkait

Sabtu, 22 Maret 2025 - 17:37 WIB

Dukung Hasto, Massa Penuhi Pengadilan Tipikor Gunakan Rompi Oranye Bertuliskan “Hasto Tahanan Politik”

Selasa, 11 Maret 2025 - 17:23 WIB

H. Eep Jamaludin Sukmana Manfaatkan Reses di Bulan Ramadhan untuk Bersilaturahmi dan Tampung Aspirasi

Kamis, 27 Februari 2025 - 13:30 WIB

AHY Terpilih Kembali Sebagai Ketum, Puan Harap Partai Demokrat Terus Gotong Royong Bangun Bangsa

Kamis, 27 Februari 2025 - 10:41 WIB

Secara Aklamasi AHY Terpilih Kembali Jadi Ketum Partai Demokrat: Berharap Bisa Bangkit

Minggu, 23 Februari 2025 - 09:58 WIB

Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturan UU, Empat Kepala Daerah di Jabar Patuhi Perintah Megawati

Berita Terbaru

NEWS

Jabar Reaktivasi Jalur Kereta Api Dukung Pariwisata

Rabu, 16 Apr 2025 - 07:05 WIB