JAKARTA, bipol.co – Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengatakan ada kecenderungan negara lebih berpihak kepada konglomerat. Dia mencontohkan penunjukan 9 Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang baru saja dilantik Presiden Jokowi.
“Dalam Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah saya sama sekali tidak menyebut Wantimpres yang tidak ada dari kalangan Muhammadiyah. Ada rekaman di Televisi Muhammadiyah (TVMU). Silakan dicek dari website dan Facebook TVMU,” kata Mu’ti kepada wartawan, Sabtu (14/12/2019).
“Yang saya sampaikan dalam pengajian tersebut, ada kecenderungan negara lebih berpihak kepada konglomerat termasuk dalam pengangkatan Wantimpres,” sambungnya.
Pengajian yang dimaksud Mu’ti yakni pengajian bulanan PP Muhammadiyah bertajuk ‘Regulasi Majelis Taklim: Haruskah?” yang digelar di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (13/12/2019). Dilihat dalam rekaman diskusi itu, Mu’ti awalnya bicara soal regulasi majelis taklim.
Menjelang akhir sambutannya, Mu’ti mengingatkan Muhammadiyah tidak boleh melakukan kegiatan hanya karena ada dana. Selain itu, juga tidak boleh lidah menjadi kelu karena didanai.
“Saya perlu menyampaikan ini menutup pengantar saya, karena dua hari terkair ini banyak sekali beredar di media khususnya di media online, berita dari Wall Street Journal yang judulnya itu provokatif, yang judulnya menyebutkan karena diplomasi China, dibiayai China, maka NU dan Muhammadiyah itu lidahnya kelu tidak mengkritik perlakukan pemerintah China terhadap muslim Uighur. Saya kemudian menjawab tidak ada ceritanya Muhammadiyah itu bisa dibeli,” kata Mu’ti dalam paparannya.
Dia menegaskan Muhammadiyah akan senantiasa independen dalam setiap pernyataan dan kegiatan-kegiatan.
“Bahkan kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah itu hanya karena dibiayai ke sana kemudian kehilangan hati nuraninya, itu termasuk kelompok yang tasytaru biayatillahi tsamanan qolilan (menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah), sesuatu yang tidak akan mungkin dilakukan oleh Muhammadiyah,” ujarnya.
Mu’ti menilai berita tersebut sesat, tidak memiliki dasar dan sangat tendensius ditunggangi Amerika. Mu’ti lalu bercerita saat Dubes Amerika Serikat mendatangi PP Muhammadiyah dan meminta agar membuat pernyataan soal Uighur.
“Duta Besar (Amerika) meminta Muhammadiyah membuat pernyataan soal Uighur, tapi kita katakan bahwa Muhammadiyah punya penilaian tersendiri dan kalau menyampaikan sesuatu harus didukung oleh data. Jadi sikap politik Amerika yang seperti itu dalam beberapa hal itu sebenarnya merepresentasi persaingan politik Amerika dengan China, dan kemudian isu Uighur itu dijadikan sebagai salah satu bagian dari senjata politik Amerika itu,” tuturnya.
Mu’ti menegaskan sikap Muhammadiyah soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) jelas dan akan memberikan kritik yang keras. Dia menambahkan, Muhammadiyah akan konsisten menyuarakan kebenaran dan independen.
“Inilah kenapa juga dalam kaitannya dengan regulasi mengenai majelis taklim itu, saya kira Muhammadiyah juga sangat kritis, mungkin Pak Direktur mengikuti pernyataan Pak Ketum (PP Muhammadiyah Haedar Nashir) yang juga menurut saya sangat keras, Pak Haedar jarang menyampaikan pernyataan keras, kalau ada pernyataan keras itu berarti memang sudah terlalu situasi itu. Termasuk ketika kemarin pidato guru besarnya keras menyampaikan soal pentingnya pemerintah menggunakan istilah moderasi jangan deradikalisasi,” ujarnya.
Namun, Mu’ti mengatakan Muhammadiyah bukanlah partai politik. Karenanya, terkadang tidak diperhatikan.
Mu’ti mengatakan Muhammadiyah juga buka konglomerat. Dia lalu menyinggung soal 9 Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang baru saja dilantik Jokowi.
“Nah tapi persoalannya, Muhammadiyah ini kan tidak partai politik. karena tidak partai politik, kadang-kadang tidak begitu diperhatikan. Persoalannya juga, Muhammadiyah ini tidak konglomerat, sementara ada kecenderungan negara ini memang semakin berpihak hanya kepada konglomerat,” tuturnya.
“Jadi kalau tidak jadi konglomerat, jangan harap jadi pejabat. Karena syarat jadi pejabat itu harus minal aghniya (kaya), tidak ada pejabat minal fuqoro wal masaakin (dari kalangan fakir dan miskin), itu tidak ada. Lihat saja 9 orang yang dilantik jadi wantimpres hari ini (kemarin, red), saya kira ‘kan kulluhum jami’an minal aghniya (seluruhnya dari kalangan orang kaya) dan tidak ada satu pun yang minal fuqoro wal masakin (dari fakir dan miskin) itu” ujarnya.*
Editor: Hariyawan
