La Nyalla: DPD Harus Jadi Katalisator Pembangunan

- Editor

Senin, 23 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Rencana Kerja DPD 2020, di Surabaya, Minggu (22/12) malam. (ant)

Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Rencana Kerja DPD 2020, di Surabaya, Minggu (22/12) malam. (ant)

SURABAYA.bipol.co – Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti berharap penguatan lembaganya sehingga bisa menjadi katalisator pembangunan di daerah dan perekat kebangsaan Indonesia.

“Wajah Indonesia adalah wajah 34 provinsi kita. Jika daerah maju dan berdaya saing, maka Indonesia juga akan maju dan berdaya saing,” kata La Nyalla dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Rencana Kerja DPD RI 2020, di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/12).

Dia menjelaskan, untuk mewujudkan target tersebut maka dirinya meminta para senator membawa permasalahan di daerah ke pusat untuk dicarikan solusinya.

Kalau itu berhasil menurut dia maka sejatinya peran DPD sebagai wakil daerah semakin terlihat yaitu memberi manfaat bagi daerah.

“DPD RI akan bantu mencarikan solusinya. Karena disitulah sejatinya peran DPD sebagai wakil daerah,” ujarnya.

La Nyalla mengatakan di tahun 2019, DPD RI telah menghasilkan 39 keputusan yang terdiri dari; 5 Rancangan Undang-Undang, 2 Pandangan Pendapat, 4 Pertimbangan, 19 Hasil Pengawasan, 3 Rekomendasi, 5 Pertimbangan terkait anggaran, dan 1 Usulan Prolegnas.

Menurut dia, dalam rangka optimalisasi peran DPD untuk lebih berdaya guna bagi daerah, lembaganya sedang berupaya meningkatkan sinergi antara pusat dengan daerah.

“Penting bagi DPD untuk memastikan semua paket kebijakan ekonomi pemerintah dapat terlaksana di lapangan,” ucapnya.

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, DPD RI juga menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga lainnya, salah satunya dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Kerja sama itu menurut dia dalam ruang lingkup asistensi, supervisi, fasilitasi dan mediasi terhadap para pelaku usaha di daerah, agar dapat merasakan manfaat kebijakan-kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah.

“Salah satu fungsi penting DPD RI dalam memajukan daerah, adalah kewenangan DPD RI untuk melakukan review dan harmonisasi, terhadap Raperda dan Perda,” tuturnya.

Hal itu menurut dia karena fakta di lapangan ada Perda yang justru menjadi penghambat percepatan pembangunan di daerah atau menjadi pemicu ekonomi biaya tinggi bagi pelaku usaha di daerah.

Dia menilai perizinan yang seharusnya sederhana dan cepat, menjadi lebih sulit dan lama karena adanya aturan-aturan tambahan melalui Perda sehingga harus ditinjau ulang.  (ant)

Editor       Deden .GP

Berita Terkait

Dukung Hasto, Massa Penuhi Pengadilan Tipikor Gunakan Rompi Oranye Bertuliskan “Hasto Tahanan Politik”
H. Eep Jamaludin Sukmana Manfaatkan Reses di Bulan Ramadhan untuk Bersilaturahmi dan Tampung Aspirasi
AHY Terpilih Kembali Sebagai Ketum, Puan Harap Partai Demokrat Terus Gotong Royong Bangun Bangsa
Secara Aklamasi AHY Terpilih Kembali Jadi Ketum Partai Demokrat: Berharap Bisa Bangkit
Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturan UU, Empat Kepala Daerah di Jabar Patuhi Perintah Megawati
H Firman: Visi Misi dan Program 100 Hari Kerja Bupati Wajib Dijalankan, Harus Selaras RPJMN dan RPJMD
Wakil Ketua DPRD Thony Fathony Harap Visi Misi dan Progres Program 100 Hari Bupati/Wakil Bupati Harus Dioptimalkan
481 Pasangan Kepala Daerah Resmi Dilantik Presiden Prabowo

Berita Terkait

Sabtu, 22 Maret 2025 - 17:37 WIB

Dukung Hasto, Massa Penuhi Pengadilan Tipikor Gunakan Rompi Oranye Bertuliskan “Hasto Tahanan Politik”

Selasa, 11 Maret 2025 - 17:23 WIB

H. Eep Jamaludin Sukmana Manfaatkan Reses di Bulan Ramadhan untuk Bersilaturahmi dan Tampung Aspirasi

Kamis, 27 Februari 2025 - 13:30 WIB

AHY Terpilih Kembali Sebagai Ketum, Puan Harap Partai Demokrat Terus Gotong Royong Bangun Bangsa

Kamis, 27 Februari 2025 - 10:41 WIB

Secara Aklamasi AHY Terpilih Kembali Jadi Ketum Partai Demokrat: Berharap Bisa Bangkit

Minggu, 23 Februari 2025 - 09:58 WIB

Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturan UU, Empat Kepala Daerah di Jabar Patuhi Perintah Megawati

Berita Terbaru