BANDUNG, bipol.co — Pemerintah Kota Bandung mengancam akan mencabut izin usaha sejumlah toko, bengkel, dan usaha nonpangan jika tetap nekad buka saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan Wali Kota Nomor 14 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB telah mengatur jenis usaha yang dikecualikan bisa beroperasi selama PSBB.
Usaha-usaha tersebut, yaitu kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi (termasuk media/jurnalis/pers), keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri, seperti unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
Namun berdasarkan penyisiran di sejumlah titik, petugas dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung masih menemukan sejumlah toko yang tidak dikecualikan membuka usahanya, Kamis (23/4/2020).
Seperti di Jalan Ir. H. DJuanda, gerai telepon genggam (Dukomsel) dan toko peralatan rumah tangga (Informa) masih buka. Sedangkan di Jalan Dipatiukur masih terdapat sejumlah bengkel dan toko alat listrik yang belum menutup usahanya.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bandung, Bambang Suhari, mengaku telah mengimbau dan memberikan teguran keras kepada para pemilik usaha tersebut.
“Kita menyisir ke Informa (Living Plaza) juga Dukomsel. Kita tegur karena mereka tidak secara mayoritas menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari. Ada juga kebutuhan pokok sehari-harinya dengan persentase relatif kecil sehingga kami imbau untuk tutup,” tegas Bambang yang menjabat Kepala Sub Bidang Penanganan dan Penegakan Hukum pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Menurutnya, pelaku usaha telekomunikasi yang masih diperbolehkan buka yaitu kantor manajemen dan kantor service center.
“Diperbolehkan buka itu pelayanannya, seperti service center-nya. Kalau toko yang menjual alat komunikasi itu wajib tutup, sehingga kita minta tutup,” tuturnya, sebagaimana dirilis humas.bandung.go.id.
Jika terus membandel, Bambang mengancam akan memberikan sanksi tegas.
“Tiga hari mulai PSBB, kita berikan imbauan juga sosialisasi. Tetapi kalau lewat dari tiga hari tetap melanggar, kita akan penegakan hukum. Mulai dari teguran, catatan kepolisian dan penghentian sementara sampai dengan pencabutan izin,” tegas Bambang.*
Editor: Hariyawan
