BANDUNG.bipol.co- Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Indonesia siap memproduksi vaksin virus corona pada Agustus ini. Produksi akan dilakukan oleh Bio Farma dengan jumlah 100 juta. Produksi tersebut akan ditingkatkan menjadi 250 juta pada Desember mendatang dan selesai pada pertengahan 2021
“Artinya vaksin inilah yang akan digunakan untuk vaksinasi di Indonesia,” Jokowi dalam video conference, Selasa (11/8).
Jokowi menambahkan dalam mengembangkan vaksin ini, Bio Farma bekerja sama dengan perusahaan China bernama Sinovac. Ia juga menuturkan Indonesia akan bekerja sama dengan berbagai perusahaan di negara lain dalam memproduksi vaksin virus corona.
“Ada kerja sama dengan Korea Selatan dan Uni Emirat Arab. Kami membuka diri dalam rangka secepat-cepatnya bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia,” ucap Jokowi.
Selain oleh Bio Farma, Jokowi mengatakan Indonesia juga akan memproduksi vaksin bernama merah putih. Vaksin itu dikembangkan secara mandiri di dalam negeri dan diperkirakan selesai pada pertengahan 2021 mendatang.
Ini artinya, produksi vaksin tersebut bisa selesai pada Juni atau Juli tahun depan.
Jokowi bilang vaksin merah putih dikembangkan sendiri oleh oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
“Jadi Indonesia mengembangkan full sendiri,” kata Jokowi.
Diketahui, salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan asal Korea Selatan dalam mengembangkan vaksin adalah PT Kalbe Farma Tbk. Rencananya, perusahaan akan melakukan uji klinis tahap kedua pada kuartal IV tahun ini.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah masih menghitung biaya yang akan dikeluarkan untuk pengadaan vaksin corona. Dana itu masuk dalam daftar insentif tambahan yang akan dikucurkan pemerintah di sektor kesehatan dengan total sebesar Rp23,3 triliun.
Sri Mulyani menyatakan dana itu berasal dari dana penanganan pandemi virus corona yang berpotensi tak terserap dan belum masuk dalam daftar isian pelaksana anggaran (DIPA). Namun, pemerintah sejauh ini masih mengkaji kebutuhan dana untuk pengadaan vaksin.
“Berapa banyak (kebutuhan dana) sekarang kami minta koordinasi dari satuan tugas penanganan virus corona,” kata Sri Mulyani. [net]
Editor: Fajar Maritim
