Pakar Pemilu UGM Setuju Pilkada Ditunda Hingga Tahun Depan

- Editor

Senin, 14 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

YOGYAKARTA.bipol.co- Komnas HAM merekomendasikan pemerintah agar menunda Pilkada Serentak yang dijadwalkan pada 9 Desember 2020 mendatang. Pakar Pemilu Universitas Gadjah Mada (UGM), Abdul Gaffar Karim mendukung hal tersebut dan jika perlu ditunda hingga tahun depan.

“Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ketua MPR dan Komnas HAM itu masuk akal, karena konsentrasi saat ini kan kesehatan,” kata Abdul Gaffar, Senin (14/9/2020).

Dosen Fisipol UGM ini mengatakan sejak awal munculnya virus Corona atau COVID-19, banyak kalangan dari civil society menilai tidak ada urgensi Pilkada digelar tahun ini.

“Apalagi sejak awal kita sudah menyarankan agar Pilkada itu ditunda minimal setahun jadi September 2021 atau paling cepat Juni 2021 agar COVID-19 itu jelas dulu,” terangnya.

Abdul mengaku sudah pernah mengirimkan policy paper kepada Ketua KPU RI. Isinya tentang permintaan untuk menunda Pilkada 2020 karena pandemi COVID-19 belum berakhir.

“Saya pernah menulis policy paper dan dikirimkan ke Ketua KPU waktu itu dan isinya semacam itu. Jadi ditunda saja kira-kira setahun sampai urusan COVID-19 ini jelas,” katanya.

“Nah tapi kita tidak tahu apa yang membuat pengambil keputusan akhirnya hanya memundurkan 3 bulan, padahal menurut kita itu tidak ideal,” sambung Abdul.

Abdul lalu mencontohkan Indonesia sudah beberapa kali menunda Pemilu. Dia menyebut penundaan Pilkada 2020 bisa dimaklumi di masa pandemi COVID-19.

“Apalagi kita pernah punya pengalaman menunda pemilu beberapa kali, Pemilu tahun 46 sampai tahun 55 baru kita ikut Pemilu, pernah juga Pemilu tahun 69 mundur sampai tahun 71, kita juga pernah memajukan Pemilu 99 karena harus merespons perubahan politik,” katanya.

“Sehingga memajukan dan memundurkan Pemilu termasuk Pilkada bisa saja dan tidak ada masalah,” imbuh Abdul.

Selain itu, sistem di Indonesia sudah memastikan struktur pemerintahan tetap akan terisi jika terjadi kekosongan jabatan. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda Pilkada 2020.

“Kalau tidak mendesak, tidak ber-Pilkada pun itu tidak akan membuat kita tidak memiliki kepala daerah kok. Karena sudah ada mekanismenya di undang-undang, kalau harus menunda Pilkada akan ada pejabat sementara, sehingga tidak ada masalah dan tidak ada kevakuman pemerintahan,” ucapnya.

Sebelumnya, Komnas HAM merekomendasikan Pilkada 2020 ditunda karena pandemi virus Corona. Ancaman penularan virus Corona saat Pilkada berpotensi terjadinya pelanggaran hak orang lain.

“Dengan belum terkendalinya penyebaran COVID-19 bahkan jauh dari kata berakhir saat ini maka Penundaan Tahapan Pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat, selain itu bila tetap dilaksanakan tahapan selanjutnya, dikhawatirkan akan semakin tidak terkendalinya penyebaran COVID-19 semakin nyata, dari segi hak asasi manusia hal ini berpotensi terlanggarnya hak-hak antara lain,” kata Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM, Hairansyah dalam keterangan, Jumat (11/9). [Net]

Editor: Fajar Maritim

Berita Terkait

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi
Hari Jadi ke-211 Kabupaten Garut, Menkop UKM Resmikan Rumah Produksi Bersama
Jokowi Undang Surya Paloh Makan Malam, Apa yang Dibicarakan Masih Misteri
Kok Bisa? Server Sirekap Terhubung ke Alibaba Singapura, Roy Suryo Nilai KPU Sangat Ceroboh
Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …
Temuan Kesalahan Jumlah Suara Masif di Sirekap, Ilham Saputra: KPU Harus Klarifikasi Salah Input Atau Kesengajaan
Tuding Massa Pendukung AMIN di JIS Dibayar,  Maya Rahmawati Akhirnya Minta Maaf 
Isu Perintah Kapolri Amankan Suara 02, TPN Ganjar-Mahfud Datangi Mabes Polr, Ini Tanggapan Kabaharkam

Berita Terkait

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:53 WIB

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi

Selasa, 20 Februari 2024 - 08:32 WIB

Hari Jadi ke-211 Kabupaten Garut, Menkop UKM Resmikan Rumah Produksi Bersama

Senin, 19 Februari 2024 - 09:06 WIB

Jokowi Undang Surya Paloh Makan Malam, Apa yang Dibicarakan Masih Misteri

Minggu, 18 Februari 2024 - 11:39 WIB

Kok Bisa? Server Sirekap Terhubung ke Alibaba Singapura, Roy Suryo Nilai KPU Sangat Ceroboh

Sabtu, 17 Februari 2024 - 15:09 WIB

Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …

Kamis, 15 Februari 2024 - 17:11 WIB

Temuan Kesalahan Jumlah Suara Masif di Sirekap, Ilham Saputra: KPU Harus Klarifikasi Salah Input Atau Kesengajaan

Selasa, 13 Februari 2024 - 15:34 WIB

Tuding Massa Pendukung AMIN di JIS Dibayar,  Maya Rahmawati Akhirnya Minta Maaf 

Selasa, 13 Februari 2024 - 11:16 WIB

Isu Perintah Kapolri Amankan Suara 02, TPN Ganjar-Mahfud Datangi Mabes Polr, Ini Tanggapan Kabaharkam

Berita Terbaru