JAKARTA.bipol.co- Amnesty International Indonesia mengkritik rencana lawatan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS). Partai Golkar meyakini pemerintah AS tidak sembarangan mengundang seseorang ke negaranya.
“Pemerintah AS mengundang seorang yang pernah masuk blacklist kan tidak dengan sembarangan. Bahkan semua orang yang diundang secara resmi telah melalui proses vetting yang detail,” kata Ketua DPP Golkar Dave Laksono kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).
Dave justru mempersoalkan kritik Amnesty International. Anggota Komisi I DPR RI itu mempertanyakan apakah Amnesty International mengkritik ketika Prabowo mengikuti kontestasi pilpres.
“Oke, apakah Amnesty International berbicara keras ketika Prabowo dicalonkan sebagai (calon) wapres di 2009? Calon presiden di 2014 dan 2019? Atau baru kali ini saja ketika (Prabowo) diundang oleh pemerintah AS?”
Lebih lanjut Dave yakin kasus lampau yang menimpa Prabowo telah usai. Prabowo, menurutnya, telah dianggap bersih dari kasus masa lalu.
“Pastinya seluruh kasus-kasus yang pernah menimpa Prabowo telah selesai, dan ia sudah dianggap clear akan semua hal tersebut,” imbuhnya.
Sebelumnya, Amnesty International Indonesia dan sejumlah lembaga menyurati Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo soal rencana kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke Negeri Paman Sam. Mereka mengkritik soal pencabutan larangan Prabowo untuk masuk AS.
“Kami menulis untuk mengungkapkan keprihatinan kami yang besar mengenai pemberian visa Departemen Luar Negeri kepada Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, untuk datang ke Washington, DC, untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper dan Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley pada 15 Oktober,” demikian isi surat tersebut, Rabu (14/10). [Net]
Editor: Fajar
