SOREANG, Bipol.co | Teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), terhadap Bupati Bandung kaitan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, mendapat tanggapan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Erwin Gunawan.
Erein menilai, teguran Mendagri bila hal itu berkaitan dengan seputaran netralitas ASN dalam Pilkada Kabupaten Bandung, merupakan motivasi agar tidak terjadi keterlibatan ASN/PNS dalam penyelenggaraan Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember 2020 nanti.
“Karena dalam Undang-undang Pemilu dan Peraturan KPU sudah jelas bahwa ASN termasuk TNI Polri harus netral. Karena itu dalam Pilkada 2020 ini diharapkan netralitas ASN harus betul-betul ditaati,” kata Erwin, di Soreang, Senin (2/11-2020).
Menurut anggota Fraksi PDIP ini, Mendagri memberikan teguran terhadap sejumlah kepala daerah terkait Pilkada serentak itu sebagai antisipasi agar tidak terjadi pelanggaran netralitas ASN.
Untuk itu, dia mengharapkan, pihak instansi terkait bisa turut berperan serta dalam menertibkan permasalahan tersebut. Bila memang terbukti terjadi pelanggaran netralitas, harus ditindak sesuai peraturan.
Terlepas sanksi yang akan dikenakan terhadap mereka, tujuannya agar Pilkada berjalan secara demokratis yang jujur dan adil.
Bila pilkada berlangsung secara demokratis, tutur Erwin, maka aka menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
Erwin juga berharap, dalam Pilkada ini tidak terjadi intervensi terhadap ASN/PNS untuk memihak salah satu paslon.
“ASN yang tinggal di wilayah Kabupaten Bandung, sebagai warga negara mempunyai hak untuk memilih, namun keterlibatannya hanya sebatas memilih bukan melakukan dukungan secara langsung atau tidak langsung,” papar Erwin.
Erwin juga berharap, pihak Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar benar maksimal bekerja dalam penyelenggaraan Pilkada sesuai tugas dan fungsinya.
Terutama dalam memberikan tindakkan tegas bila terjadi atau ada indikasi pelanggaran Pilkada di lapangan.
“Kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih, silahkan tentukan pilihannya sesuai hati nurani, siapa yang layak dipilih untuk menjadi pimpinan daerah yang pantas dan berkualitas dan tentunya yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau tidak bermanfaat buat apa. Karena, itu akan menentukan pula terhadap masa depan daerahnya,” katanya.
Soal akan terjadi Golput dalam pencoblosan nanti, menurut Erwin, hal itu mungkin saja akan terjadi, apalagi dalam situasi Covid 19. “Golput itu juga merupakan bagian dari demokrasi, merupakan pilihan masyarakat.
Golput bisa terjadi karena berbagai faktor, diantaranya karena pandemi covid 19, jenuh, atau tidak ada pilihan sama sekali. Jelas hal itu akan mengurangi jumlah pemilih,” ujar dia.
“Kami yakin masyarakat Kabupaten Bandung sudah dewasa dalam berpolitik dengan bisa menentukan mana yang layak dan pantas untuk dipilih,” tuturnya.
Namun Erwin mengatakan, memilih berarti turut berperan aktif dalam menentukan masa depan daerahnya. Karena itu dia menyarankan agar masyarakat pemilih tidak golput dalam Pilkada ini. (deddy)
