BANDUNG, BIPOL.CO — Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan wacana penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.
Dadang menilai, penghapusan tenaga honorer akan berdampak pada pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat.
Di hadapan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Dadang mengungkapkan, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memiliki 25.000 tenaga honorer, 20.000 diantaranya berprofesi sebagai guru.
“Jika rencana ini diberlakukan, bagaimana nasib mereka dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat? Karena setiap tahun pasti ada PNS (Pegawai Negeri sipil) yang pensiun. Tolong beri kepastian hukum pada kami di daerah, agar nasib para tenaga honorer dapat diperjuangkan,” harapnya saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan di Rumah Jabatannya, Soreang, Jumat (28/1/2022).
Di samping itu, pihaknya juga menyampaikan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di daerahnya sudah dilakukan awal Januari lalu.
“Alhamdulillah meskipun dilaksanakan secara bergiliran, pelaksanaan PTM sudah mencapai 50 persen. Insya Allah Februari nanti sudah 100 persen,” jelas bupati yang akrab disapa Kang DS itu.
Guna mendukung capaian tersebut, pihaknya terus meningkatkan persentase vaksinasi bagi peserta didik usia 6-11 tahun. Hingga saat ini, lanjut Kang DS, pelaksanaan vaksinasi usia anak sudah mencapai 80,94 persen.
Ketercapaian PTM dan program vaksinasi tersebut diharapkan dapat berdampak pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bandung.
“Persentase HLS Kabupaten Bandung mencapai 12,68 persen, sedangkan RLS diangka 8,79. Kami akan terus meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga di tahun 2023 mendatang RLS dapat naik menjadi 10 tahun,” ucap Bupati Bandung.
Sementara Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengapresiasi kegiatan PTM Kabupaten Bandung. Meskipun menjadi daerah penyangga beberapa kabupaten/kota, tambah Syaiful, KBM dapat berjalan dengan lancar.
“Kami sangat mengapresiasi bupati beserta jajarannya. Karena sampai hari ini kami belum mendapatkan kabar ada klaster di sekolah. Ini prestasi Pemkab Bandung sebagai penyangga beberapa provinsi,” katanya.(Deddy)
