BIPOL.CO, BANDUNG – Guna mewujudkan dokumen perencanaan Jawa-Bali yang berkualitas, Kemendagri menggelar FGD (Forum Group Discussion) membahas isu strategis dan aktual perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah dari provinsi, kabupaten/ kota se- Jawa dan Bali, serta perwakilan forum disabilitas dan Ketua Aisyiyah Jawa Barat.
Dalam paparannya, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Teguh Setyabudi mengatakan bahwa, untuk membuat rumusan kebijakan yang baik
tentu harus dirumuskan berdasarkan permasalahan yang jelas dengan melakukan pendekatan berbasis bukti (evidence based policy).
“Kemendagri dalam hal ini Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada tahap awal berupaya melakukan penjaringan permasalahan, serta perumusan dan pemilihan solusi melalui FGD sebelum menerbitkan kebijakan atau regulasi yang akan diterapkan secara nasional,” ujar Teguh Setyabudi di sela-sela sambutannya.
Teguh menjelaskan, FGD merupakan forum yang sangat strategis untuk penguatan kebijakan pembinaan perencanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan yang diharapkan secara umum yaitu untuk merumuskan prioritas masalah yang akan disepakati untuk diselesaikan, penajaman terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan, dan penjaringan solusi dan penajaman solusi atas permasalahan yang sudah ditawarkan.
FGD ini dilakukan berbasis tematik, yaitu terkait kebijakan perencanaan pembangunan menuju agenda strategis tahun 2023-2024, persiapan penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2024, penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda), melalui SIPD dan perumusan permasalahan pembangunan pada Permendagri 86 Tahun 2017.
Pembangunan yang akan dituangkan Dokrenda merupakan satu kebijakan yang tertuang menjadi koridor dan bahan evaluasi/fasilitasi dokumen, utamanya yang menjadi permasalahan yakni soal Kondisi Geografis Daerah; Demografi; Potensi Sumber Daya Daerah; Ekonomi Dan Keuangan Daerah; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Pelayanan Umum; dan Aspek Daya Saing Daerah.
“Saya berharap setiap kebijakan yang disusun mempertimbangkan masukan dari Pemda. Sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan terutama dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045,” harap Dirjen Bina Pembangunan Daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum mengapresiasi FGD yang dilakukan atas kerjasama Kemendagri dan Bappeda Jabar. Terlebih lagi, acara ini melibatkan perwakilan disabilitas dan kelompok perlindungan perempuan dan anak.
“Saya mengapresiasi upaya Kemendagri yang mengadakan FGD di Jawa Barat. Dari pertemuan ini kiranya dapat memberikan masukan dan saran mengenai isu strategis di wilayah Jawa dan Bali untuk memperkaya substansi dalam menyusun Dokrenda, serta terjadi sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah,” kata Ulum.
