Pemprov dan DPRD Jabar Setujui Kabupaten Subang Utara Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru

- Editor

Rabu, 28 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BIPOL.CO, BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jabar menyetujui Kabupaten Subang Utara menjadi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru dan selanjutnya segera diusulkan ke Pemerintah Pusat.

Pengusulan Kabupaten Subang Utara menjadi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) ke Pemerintah Pusat berdasarkan persetujuan yang berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (27/6/2023).

“Alhamdulillah, satu daerah CDPOB, yaitu Kabupaten Subang Utara sudah kami setujui (dalam Rapat Paripurna) dihadiri oleh tokoh-tokoh dari forum koordinasi pemekaran pantura Subang,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengungkapkan, CDPOB Kabupaten Subang Utara ini terwujud berkat kerja kolektif seluruh _stakeholders_ termasuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pemekaran daerah otonom baru di kawasan utara Jabar.

“Ini adalah aspirasi yang diwujudkan oleh kerja semua pihak, mulai level desa, forum komunikasi Kabupaten Subang, Pemda Provinsi Jabar, juga anggota DPR RI, yang tentunya memperjuangkan sebuah keadilan kewilayahan,” tuturnya.

Menurut Gubernur Ridwan Kamil, hingga tahun ini Pemdaprov Jabar telah mengusulkan sembilan CDPOB ke Pemerintah Pusat, yaitu Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, Garut Utara, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Barat, Bogor Timur, Indramayu Barat, dan yang terbaru Kabupaten Subang Utara.

“Total sudah sembilan daerah persiapan otonomi baru ini. Jadi mudah-mudahan di Pemerintah Pusat apakah masih di era Presiden Jokowi ataupun nanti di era pemerintahan yang baru keadilan pemekaran wilayah yang sekarang masih dalam moratorium bisa dicabut dan kita bisa merasakan kesejahteraan (masyarakat) Jawa Barat yang meningkat,” ungkap Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil.

“Sekarang saja dengan keterbatasan kita sudah sangat luar biasa, apalagi (setelah) ada pemekaran yang proporsional,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Achmad Ruhiyat menyebut akan memperjuangkan proses pemekaran daerah otonomi baru hingga ke level pusat.

Pasalnya, hal itu harus dilakukan karena Provinsi Jabar memiliki jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, akan tetapi hanya ada 27 kabupaten/kota.

“Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta jiwa, tapi jumlah kabupaten/kota hanya 27. Sedangkan Jawa Tengah ada 35 kabupaten/kota dan Jawa Timur mempunyai 38 kabupaten/kota. Sehingga kami dari DPRD (Jabar) mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium dan memberikan kesempatan kepada sembilan kabupaten/kota daerah otonomi baru di Jabar untuk dibahas di Komisi II DPR RI dan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri,” jelas Ruhiyat.

Sementara itu anggota DPR RI Ono Surono akan mendorong Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium sehingga pemekaran daerah otonomi baru di Jabar bisa berjalan dengan lancar.

“Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bagaimana mendorong Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium dan tentunya kita semua sepakat. Saya yakin semua fraksi di DPR sepakat karena memang harus ada keadilan pemekaran dan fiskal,” ucap Ono.

Namun Ono mengungkapkan, pengusulan CDPOB tak hanya dilakukan oleh Provinsi Jabar. Hingga saat ini ada sekitar 200 CDPOB yang telah diusulkan ke Pemerintah Pusat.

Menurut Ono, Pemda Provinsi Jabar dan DPRD harus mempersiapkan infrastruktur dasar untuk mendukung pemenuhan klasifikasi menjadi daerah otonomi baru.

“Apabila Pemerintah Pusat mencabut moratorium dengan CDPOB yang sudah diusulkan dari seluruh Indonesia mungkin jumlahnya 200 lebih, tentunya Pemerintah Pusat membentuk tim yang akan mengklasifikasikan skala prioritas kabupaten/kota mana yang lebih diutamakan sehngga tentunya infrastruktur dasar itu harus disiapkan,” pungkasnya.(adr)
Editor:; Deddy

Berita Terkait

Bupati Rembug Bedas, Camat Margaasih: Ini Bukti Kang DS Bekerja untuk Melayani Masyarakat 
Mari Ramaikan! Ini Rangkaian Hari Jadi ke-214 Kota Bandung
Implementasi Wolbachia Kota Bandung Capai 64 Persen
Percepatan Pemerataan Pembangunan, Bupati Bandung Anggarkan Rp 100 Juta per RW di Tiap Kelurahan
Sosialisasi Nilai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi
Bupati Bahas 13 Program Prioritas Saat Rembug Bedas di Kecamatan Margaasih
Semarak HUT ke-23, Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi Gelar Bedah Buku dan Bincang Literasi
Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemkot Cimahi Luncurkan Layanan Darurat Call Center 112

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 19:59 WIB

Bupati Rembug Bedas, Camat Margaasih: Ini Bukti Kang DS Bekerja untuk Melayani Masyarakat 

Kamis, 13 Juni 2024 - 19:36 WIB

Mari Ramaikan! Ini Rangkaian Hari Jadi ke-214 Kota Bandung

Kamis, 13 Juni 2024 - 19:26 WIB

Implementasi Wolbachia Kota Bandung Capai 64 Persen

Kamis, 13 Juni 2024 - 16:35 WIB

Percepatan Pemerataan Pembangunan, Bupati Bandung Anggarkan Rp 100 Juta per RW di Tiap Kelurahan

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:45 WIB

Sosialisasi Nilai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:18 WIB

Bupati Bahas 13 Program Prioritas Saat Rembug Bedas di Kecamatan Margaasih

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:11 WIB

Semarak HUT ke-23, Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi Gelar Bedah Buku dan Bincang Literasi

Kamis, 13 Juni 2024 - 13:47 WIB

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemkot Cimahi Luncurkan Layanan Darurat Call Center 112

Berita Terbaru

REGIONAL

Mari Ramaikan! Ini Rangkaian Hari Jadi ke-214 Kota Bandung

Kamis, 13 Jun 2024 - 19:36 WIB

REGIONAL

Implementasi Wolbachia Kota Bandung Capai 64 Persen

Kamis, 13 Jun 2024 - 19:26 WIB