Pernyataan Menohok TPN Ganjar-Mahfud: Tidak Perlu Pemilu Kalau Pelaksanaannya Semacam Ini

- Editor

Sabtu, 17 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

BIPOL.CO, JAKARTA – Pernyataan menohok disampaikan Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aria Bima.

Aria Bima berpandangan tidak perlu ada lagi pemilihan umum (pemilu) di Indonesia bila diwarnai kecurangan seperti yang menurutnya terjadi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Saya tidak perlu lagi melihat adanya pemilu kalau pelaksanaan pemilu semacam ini dan apakah menjamin nanti pilkada? Enggak perlu pilkada, cukup kepala desa ditakut-takuti dana desanya suruh cari suara saja sudah,” kata Aria di Media Center TPN, Jakarta, Jumat (16/2/2024), dikutip Kompas.com.

Aria mengaku proses untuk mengikuti Pilpres 2024 mesti melewati perjalanan yang panjang, mulai mendaftarkan calon, menyiapkan visi misi, melakukan kampanye dan sosialisasi, hingga menyiapkan agar kampanye berlangsung meriah.

Politikus PDI-P itu menuturkan, hal tersebut mesti dilakukan agar pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan legitimasi dukungan dari pemilih.

Namun, menurut Aria, yang terjadi malah terdapat politisasi bantuan sosial, intimidasi  terhadap aparat desa, keterlibatan aparat yang tak netral, hingga politik uang dan manipulasi suara yang mewarnai Pilpres 2024.

“Terus untuk apa kampanye? Untuk apa debat? Untuk apa tim narasi, tim substansi, tim para intelektual kita kumpulkan untuk menulis pertanyaan-pertanyaan debat,” ujar Aria,

“Itu tak ada artinya semua pada saat di-closing dengan berbagai tindakan-tindakan yang sangat di luar prinsip-prinsip etika kita berdemokrasi,” imbuh dia.

Menurut Aria, dengan situasi tersebut, apapun kerja keras yang sudah dilakukan oleh tim kandidat tidak akan berpengaruh terhadap hasil pemilu.

Oleh karena itu, ia menilai tidak perlu ada lagi pemilu maupun pemilihan kepala daerah jika praktik serupa masih terus diterapkan.

“Ancam saja itu kepala desa ya oleh oknum aparat kemudian suuruh cari suara, lebih manjur tambahi uang, aja selesai itu bupatinya siapa yang kita kehendaki,” kata Aria. (*)

Berita Terkait

Dukung Hasto, Massa Penuhi Pengadilan Tipikor Gunakan Rompi Oranye Bertuliskan “Hasto Tahanan Politik”
H. Eep Jamaludin Sukmana Manfaatkan Reses di Bulan Ramadhan untuk Bersilaturahmi dan Tampung Aspirasi
AHY Terpilih Kembali Sebagai Ketum, Puan Harap Partai Demokrat Terus Gotong Royong Bangun Bangsa
Secara Aklamasi AHY Terpilih Kembali Jadi Ketum Partai Demokrat: Berharap Bisa Bangkit
Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturan UU, Empat Kepala Daerah di Jabar Patuhi Perintah Megawati
H Firman: Visi Misi dan Program 100 Hari Kerja Bupati Wajib Dijalankan, Harus Selaras RPJMN dan RPJMD
Wakil Ketua DPRD Thony Fathony Harap Visi Misi dan Progres Program 100 Hari Bupati/Wakil Bupati Harus Dioptimalkan
481 Pasangan Kepala Daerah Resmi Dilantik Presiden Prabowo

Berita Terkait

Sabtu, 22 Maret 2025 - 17:37 WIB

Dukung Hasto, Massa Penuhi Pengadilan Tipikor Gunakan Rompi Oranye Bertuliskan “Hasto Tahanan Politik”

Selasa, 11 Maret 2025 - 17:23 WIB

H. Eep Jamaludin Sukmana Manfaatkan Reses di Bulan Ramadhan untuk Bersilaturahmi dan Tampung Aspirasi

Kamis, 27 Februari 2025 - 13:30 WIB

AHY Terpilih Kembali Sebagai Ketum, Puan Harap Partai Demokrat Terus Gotong Royong Bangun Bangsa

Kamis, 27 Februari 2025 - 10:41 WIB

Secara Aklamasi AHY Terpilih Kembali Jadi Ketum Partai Demokrat: Berharap Bisa Bangkit

Minggu, 23 Februari 2025 - 09:58 WIB

Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturan UU, Empat Kepala Daerah di Jabar Patuhi Perintah Megawati

Berita Terbaru

Balai Chakri Mahaprasad di Istana Raja di Bangkok. (Via Wikipedia)

INTERNASIONAL

Pangeran Thailand Jadi Tukang Kebun di Bandung

Minggu, 6 Apr 2025 - 14:56 WIB