MK Tolak Seluruh Gugatan Anies-Cak Imin Terkait Hasil Pilpres 2024

- Editor

Senin, 22 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

BIPOL.CO, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait hasil Pilpres 2024, pada sidang putusan MK yang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024). Ketua MK Suhartoyo membacakan langsung amar putusan permohonan Anies-Muhaimin.

Dalam putusan itu, terdapat dissenting opinion dari hakim MK. Suhartoyo lalu mempersilakan Wakil Ketua MK Saldi Isra untuk menyampaikan keterangan dissenting opinion-nya.

Diketahui, MK menolak permohonan yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar setelah membacakan pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

MK awalnya menyatakan berwenang mengadili permohonan Anies-Cak Imin. MK selanjutnya membacakan pertimbangan terhadap berbagai dalil.

“Pemohonan pemohon tidak beralasan hukum,” ucapnya.

Sementara dikutip dari detikcom, saat sidang putusan MK, nampak ekspresi Anies dan Imin yang hadir langsung dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024.

Anies-Muhaimin tampak serius menyimak putusan MK. Saat Suhartoyo membacakan putusan, ekspresi Anies dan Cak Imin terlihat datar.

Saat Saldi Isra menyampaikan keterangan, Anies kemudian terpantau sesekali tersenyum. Dia juga tampak menganggukkan kepalanya.

MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin Soal Bawaslu

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang menuding Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan kecurangan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Hal ini disampaikan hakim MK Enny Nurbainingsih saat membacakan pertimbangan putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan Anies-Muhaimin, Senin (22/4/2024).

“Dalil pemohon mengenai Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dllakukan pasangan calon nomor urut 2 dengan alasan kurang bukti materil adalah tidak beralasan menurut hukum,” kata Enny, Senin.

Mahkamah menilai, Bawaslu telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran, misalnya terkait pencalonan Gibran yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang salah satunya mengatur syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

MK berpandangan, Bawaslu juga punya kewenangan untuk menentukan syarat formil dan materil agar laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti sebagaimana diatur oleh UU Pemilu.

“Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2,” kata Enny. Namun demikian, MK menilai, sebagian penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu terkesan formalistik dan harus diperbaiki oleh Bawaslu.

Menurut MK, Bawaslu harus mengubah aturan dasar terkait pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya, agar pengawasan Bawaslu lebih bermanfaat untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegirtas.

“Bawaslu harus masuk ke dalam subtansi laporan, atau temuan untuk membuktikan ada-tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemlhan kepala daerah,” kata Enny.(*)

Berita Terkait

JK Sebut IKN Proyek yang Tiba-tiba Muncul di Tengah Pemerintahan Jokowi
Presiden Jokowi: Peran Besar BPKP Kawal Kesinambungan Pembangunan
Pemdaprov Jabar Terapkan Teknologi Blockchain di Sektor Pemerintahan
Presiden Tegaskan Pemerintah Bantu Relokasi Korban Banjir dan Bangun Sabo Dam di Sumatera Barat
Presiden Jokowi Sampaikan Dukacita atas Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi
Kunjungi MPP Kab. Buleleng, Menteri PANRB: Siapkan Transformasi Layanan Digital
Hadiri Anugerah Adinata Syariah 2024, Wapres Berikan 3 Arahan Strategis kepada Pemerintah Daerah
Presiden Jokowi Bahas Kemitraan dan Transisi Energi dengan Presiden ADB
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 09:44 WIB

JK Sebut IKN Proyek yang Tiba-tiba Muncul di Tengah Pemerintahan Jokowi

Rabu, 22 Mei 2024 - 19:58 WIB

Presiden Jokowi: Peran Besar BPKP Kawal Kesinambungan Pembangunan

Selasa, 21 Mei 2024 - 18:54 WIB

Presiden Tegaskan Pemerintah Bantu Relokasi Korban Banjir dan Bangun Sabo Dam di Sumatera Barat

Selasa, 21 Mei 2024 - 18:43 WIB

Presiden Jokowi Sampaikan Dukacita atas Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Selasa, 21 Mei 2024 - 15:52 WIB

Kunjungi MPP Kab. Buleleng, Menteri PANRB: Siapkan Transformasi Layanan Digital

Selasa, 21 Mei 2024 - 11:29 WIB

Hadiri Anugerah Adinata Syariah 2024, Wapres Berikan 3 Arahan Strategis kepada Pemerintah Daerah

Selasa, 21 Mei 2024 - 11:06 WIB

Presiden Jokowi Bahas Kemitraan dan Transisi Energi dengan Presiden ADB

Senin, 20 Mei 2024 - 17:58 WIB

Presiden Jokowi Bertemu Elon Musk, Bahas Potensi Pengembangan Investasi di Indonesia

Berita Terbaru