Jokowi Reshuffle Menteri dari PDIP, Megawati: “Yaudah.. Lazim, lah,”

- Editor

Selasa, 20 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Eks Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM RI), Yasonna Laoly. (Istimewa)

Eks Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM RI), Yasonna Laoly. (Istimewa)

BIPOL.CO, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah reshuffle sejumlah menteri kabinet. Salah satunya Yasonna Laoly.

Politisi PDIP ini diganti Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang baru.

Kaitan reshuffle ini, Eks Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM RI), Yasonna Laoly mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terkait pencopotannya dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) menjelang akhir masa jabatan, Senin (19/8/2024).

Yasonna mengatakan bahwa sebelum resmi digantikan oleh Supratman Andi Agtas, Yasonna telah berkomunikasi dengan Megawati sebagai sosok yang merekomendasikan dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi jajaran menteri sejak 2014 atau periode pertama kepemimpinan Jokowi.

Kader PDIP itu tak menyebutkan secara detail percakapannya dengan Megawati. Namun, ia menegaskan bahwa Megawati telah menerima keputusan dari Jokowi untuk menarik Yasonna dari kursi MenkumHAM RI.

“Beberapa waktu lalu saya menyampaikan [kepada Ibu Megawati], ‘Bu, beredar ini dan ini,’. Dijawab “Yaudah..”. Lazim, lah, sesuatu yang lazim,” ungkap Yasonna usai Upacara dan Syukuran Hari Pengayoman ke-79 di Kantor KemenkumHAM di Jakarta, Senin (19/8/2024).

“Beliau itu, kan, pernah menjadi Presiden. Pernah tahu bagaimana hak prerogatif seorang Presiden dalam siapa yang membantunya. Enggak usah dispekulasi, lah,” lanjutnya.

Tak hanya Megawati, Yasonna juga menyebut ia telah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Ia mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah dipercaya untuk menjadi menteri selama hampir 10 tahun.

“Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah memberikan kepercayaan kepada saya, dari pembantu selama 10 tahun kurang dua bulan,” beber Yasonna.

“Enggak ada (membicarakan hal lain). Ya, hanya canda-canda saja, kami ketawa-ketawa saja,” sambungnya.

Yasonna menyebut bahwa ia sudah siap dan menerima posisinya digantikan oleh Supratman. Terlebih, ia pun telah berencana untuk mengajukan pengunduran diri sebagai persiapan anggota DPR RI 2024-2029.

“Saya dari kemarin sudah lebih siap, bahkan saya sudah menyampaikan ke ajudan, ke beberapa staff yang kayak “Be ready, siap-siap”. Barang-barang saya sudah sedikit kemas-kemas,” ungkap Yasonna.

“Harusnya saya pertengahan September saya sudah harus mengundurkan diri karena saya harus menyiapkan diri untuk segala surat-surat dokumen yang diperlukan untuk menjadi anggota DPR. Sudah sangat siap lahir batin,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi resmi melakukan perubahan kabinet dengan melantik sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). Perubahan KIM ini terjadi jelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi per 20 Oktober 2024 mendatang.

Dalam pelantikan hasil reshuffle hari ini, Jokowi menetapkan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang baru, menggantikan Yasonna Laoly.

Adapun tiga menteri dan satu wakil menteri yang dilantik presiden adalah sebagai berikut.

a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Supratman Andi Agtas
b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
c. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Perkasa Roeslani
d. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika: Angga Raka Prabowo.(*)

Berita Terkait

Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Ketua Komisi II DPR RI: Harus ada Norma Transisi
Puan Maharani dan Sumi Dasco Akui Belum Terima Surat Pemakzulan Gibran
Pansus 5 DPRD Kab Bandung Rampung Bahas Raperda Penetapan 270 Desa, Ini Harapan Fraksi PKS
DPR RI Dikabarkan Bakal Bacakan Surat Pemakzulan Gibran
Dadang Suryana Nilai Bupati Selesaikan Program 100 Hari Kerja dengan Baik
FPP TNI Surati MPR DPR Minta Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Ini Isi Suratnya…
Bersama Partai Buruh Ribuan Massa Akan Turun ke Jalan Kepung Istana dan Gedung DPR RI
Menjaring Figur Pimpinan, Rommy dan Rusli Effendi Bersitegang

Berita Terkait

Sabtu, 28 Juni 2025 - 14:33 WIB

Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Ketua Komisi II DPR RI: Harus ada Norma Transisi

Rabu, 25 Juni 2025 - 10:42 WIB

Puan Maharani dan Sumi Dasco Akui Belum Terima Surat Pemakzulan Gibran

Rabu, 25 Juni 2025 - 08:24 WIB

Pansus 5 DPRD Kab Bandung Rampung Bahas Raperda Penetapan 270 Desa, Ini Harapan Fraksi PKS

Senin, 23 Juni 2025 - 15:57 WIB

DPR RI Dikabarkan Bakal Bacakan Surat Pemakzulan Gibran

Kamis, 12 Juni 2025 - 11:28 WIB

Dadang Suryana Nilai Bupati Selesaikan Program 100 Hari Kerja dengan Baik

Berita Terbaru

NEWS

Pemkot Bandung Gercep Tangani Longsor di Cicaheum

Senin, 7 Jul 2025 - 13:46 WIB

NEWS

GP Ansor Luncurkan Program Unggulan

Senin, 7 Jul 2025 - 07:52 WIB