BIPOL.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Selasa (20/8/2024).
Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Hasto menyebutkan nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelang pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menjelaskan, pemanggilan dirinya berkaitan dengan posisinya sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019.
“Saat itu, berdasarkan kebijakan dari Ketua Tim Pemenangan Bapak Erick Thohir dikatakan bahwa ada pihak-pihak sesama jajaran yang kemudian bergotong royong (menggalang dana),” kata Hasto saat ditemui di KPK, Jakarta, Selasa, dikutip dari Kompas.com.
“Kemudian bertemulah Pak Adi Dharmo ini dengan Bapak Budi Karya Sumadi,” sambung Hasto.
Adi Dharmo merupakan Kepala Sekretariat Kantor Rumah Aspirasi Jokowi-Ma’ruf di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, pada 2019.
Setelah kebijakan dari Erick tentang penggalangan dana keluar, dan Adi Dharmo bertemu dengan Budi Karya, terdapat penugasan kepada Direktur Prasarana pada DJKA, Kemenhub, Harno Trimadi. Harno kini menjadi salah satu tersangka dalam perkara dugaan suap proyek jalur kereta.
Akan tetapi, Hasto tidak menjelaskan siapa yang memberikan tugas tersebut, hanya menyebut bahwa nomor ponselnya dikirim kepada Harno.
Informasi ini merujuk pada keterangan yang telah diberikan Adi Dharmo kepada KPK beberapa pekan lalu.
“Itu lah menurut saudara Adi Dharmo asal muasal mengapa saya diundang untuk diminta keterangan sebagai saksi,” tutur Hasto.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Yoseph Aryo Adhie mengaku telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (18/7/2024).
Ia diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait pendalaman terhadap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
“Dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7/2024).
Adhie didalami penyidik KPK terkait dengan operasional Tim Pemenangan Jokowi-Maruf pada Pemilu 2019 yang saat itu diketuai Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretarisnya. Kepada penyidik, Wasekjen PDI-P ini menjelaskan, dirinya diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-KH Maruf Amin.
Adhie menyatakan, pertemuan dirinya dengan Budi Karya Sumadi untuk melaporkan operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Ma’ruf yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat yang harus ditindaklanjuti.
“Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasional Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.
“Saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ucapnya.
Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.
Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatra; dan Sulawesi.
Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.
Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatra, dan Sulawesi.
Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.(*)
