BIPOL.CO, KAB.BANDUNG BARAT – Di tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah mendapatkan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar 8.6 miliar lebih.
Total anggaran tersebut diperuntukan mendukung program strategis pemerintahan, seperti pelatihan dan jaminan sosial bagi petani tembakau sesuai peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2024.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Hasanudin, mengatakan, saat ini Disnakertrans KBB telah merealisasikan dua kegiatan dari program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024.
“Disnakertrans KBB pada tahun 2024 ini, terdapat dua kegiatan dari DBHCHT), yaitu pelatihan kerja dan penyediaan anggaran untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi para petani tembakau,” kata Hasanudin
Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnaker KBB Dewi Andani, menambahkan, realisasi program BPJS Ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Karena proses untuk program BPJS Ketenagakerjaan masih panjang. Kami masih perlu menetapkan jumlah petani yang akan menerima manfaat tersebut, yang menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK), harus disahkan melalui SK Bupati.
Selain itu, Disnaker KBB juga sudah melaksanakan kegiatan pelatihan bagi petani tembakau, seperti pelatihan menjadi bakrie dan barista yang dilakukan di dua lokasi, yakni Gapoktan Rongga dan Cililin, dengan masing-masing pelatihan diikuti oleh 20 peserta.
Tujuan pelatihan bakrie dan barista ini, kata Dewi, salah untuk meningkatkan keterampilan petani, sehingga mereka memiliki keahlian lain di luar sektor pertanian. Sementara, jumlah petani tembakau di KBB diperkirakan ada 875 orang.
“Semoga dengan program pelatihan yang kami fasilitasi, kami berharap petani memiliki keterampilan lain untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Misalnya, istri petani bisa belajar membuat kue, sedangkan suaminya bisa menjadi barista,” jelasnya
Selain itu, masih program DBHCHT, Disnaker juga memberikan pelatihan menjahit dan desain grafis, kami sifatnya hanya memfasilitasi sesuai dengan proposal yang diajukan. Jika ada kelompok yang ingin belajar menjahit, kami sediakan mesin jahit. Begitu pula dengan pelatihan lain seperti desain grafis.
Untuk anggaran, Disnakertrans KBB menerima anggaran sekitar Rp 456 juta untuk tahun 2024, dengan alokasi Rp 200 juta khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan. Dana ini juga dibagi ke beberapa dinas lain, seperti Dinas Perindustrian dan Dinas Pertanian. Pungkas Dewi.*) diskominfotikkbb.
