BIPOL.CO, JAKARTA – Sejumlah pimpinan negara mengecam rencana Presiden AS Donald Trump yang akan mengambil alih jalur Gaza. Selain pemimpin Uni Eropa, China, Brasil, Australia, dan PBB dan sejumlah negara lain turut mengecam, hal serupa juga disampaikan Pangean Arab Saudi.
Pangeran Arab Saudi, yang juga mantan mata-mata, Pangeran Al-Faisal mengecam Presiden AS Donald Trump atas rencananya yang baru-baru ini dipublikasikan untuk mengambil alih Jalur Gaza. Ia menyebutnya sebagai bentuk pembersihan etnis.
“Apa yang keluar dari Tuan Trump tidak dapat dicerna,” tegasnya saat berbicara dengan CNN International, dikutip Kamis (6/2/2025).
“Saya dengan hormat menolak untuk menambahkan lebih banyak komentar yang tidak sopan terhadap itu, tetapi adalah fantasi untuk berpikir bahwa pembersihan etnis di abad ke-21 dapat dimaafkan oleh komunitas dunia yang tetap tinggal diam dan tidak menanggapinya,” tegasnya.
Mantan duta besar Arab Saudi untuk Washington itu mengatakan masalah di Palestina bukanlah warga Palestina sendiri. Melainkan, pendudukan yang dilakukan Israel.
“Ini adalah pendudukan Israel, dan ini telah jelas dan dipahami oleh semua orang,” katanya.
“Semua hal ini merupakan kebijakan Amerika hingga kata-kata terakhir yang dipilih Trump untuk digunakan dalam mengklaim bahwa ia ingin memperbaiki keadaan, padahal sebenarnya hal itu akan mengubah keadaan menjadi lebih banyak konflik dan pertumpahan darah,” kata Pangeran Turki.
Ia pun menyinggung rencana Trump untuk berkunjung ke Arab Saudi. Ini dikatakan Trump, seraya menyebut ia juga akan datang ke Israel dan Gaza.
“Jika ia benar-benar datang (ke Arab Saudi), ia akan mendapat teguran dari para pemimpin di sini tentang ketidakbijaksanaan dari apa yang ia usulkan dan ketidakadilan yang nyata dan nyata yang benar-benar ditandai dan sepenuhnya ditempatkan dalam usulan pembersihan etnis ini tidak hanya dari Gaza tetapi juga apa yang terjadi di Tepi Barat,” kata Pangeran Turki.
AS dan Israel telah menyatakan harapan mereka untuk normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Riyadh pun telah berulang kali menekankan posisinya: tidak akan ada hubungan seperti itu tanpa negara Palestina yang didasarkan pada perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Sebelumnya, usulan Trump soal Gaza diungkapkan dalam konferensi pers dengan Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa. AS akan bertanggung jawab mengendalikan Gaza untuk membongkar persenjataan yang belum meledak, meratakan bangunan yang hancur, dan membangun kembali kantong Palestina itu.
Namun, usulan tersebut telah menuai kritik internasional. Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengutuk rencana tersebut, menegaskan bahwa hal itu melanggar hukum internasional dan mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Beberapa negara, termasuk Arab Saudi, Mesir, dan Yordania, juga telah menolak gagasan tersebut, menggambarkannya sebagai pembersihan etnis. Mereka menekankan pentingnya solusi dua negara dan perlunya membangun kembali Gaza tanpa menggusur penduduknya.
Sementara juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan kembali pendirian Rusia bahwa penyelesaian konflik Timur Tengah harus didasarkan pada koeksistensi dua negara – Israel dan Palestina. Usulan Trump juga menuai kecaman dari sejumlah pemimpin Uni Eropa, China, Brasil, Australia, dan PBB. (*)
