BANDUNG,bipol.co – Sekretaris Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya menyebutkan, masih banyak daerah di Jawa Barat masuk dalam kategori blank spot atau tidak tercover SMA/SMK negeri. Sehingga, sistem zonasi dinilai tidak relevan diterapkan jika melihat kondisi tersebut.
“Saya dengar, tapi belum ada angka pasti, ada 200 kecamatan. Artinya, ketika satu kecamatan memiliki sekolah, maka mereka sekolah di luar kecamatan dan pasti jauh karena satu kecamatan di Jawa Barat cukup luas,” ungkapnya di Bandung, Minggu (23/06/2019).
Dengan banyaknya area blank spot di Jawa Barat, Hadi menilai akan terjadi penumpukan dan persaingan calon peserta didik di daerah yang tercover sekolah. Namun, masyarakat yang rumahnya jauh dari titik sekolah, justru terancam tidak mendapatkan pendidikan.
“Ini yang dikhawatirkan dan sudah banyak keluhan bahwa anaknya tidak sekolah karena jauh dari mana-mana ketika zonasi itu dilakukan,” kata dia.
Maka dari itu, Hadi mengimbau Pemprov Jabar sebagai eksekutif melakukan pemetaan sarana prasarana pendidikan yang masuk area blank spot. Dengan begitu, Pemprov Jabar bisa menentukan daerah mana saja yang seharusnya dilakukan penambahan sekolah baru.
“Kalau ditargetkan periode Ridwan Kamil, selesaikan lima tahun. Tahun pertama berapa persen selesaikan, tahun berikutnya begitu dan sediakan anggarannya atau sampaikan urgensi ini ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurutnya, Jawa Barat dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia dinilai wajar jika membutuhkan cukup banyak sekolah. Sehingga, Pemprov Jabar harus bersikap proaktif dalam mengambil langkah tegas untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat.
“Sikap proaktif ini belum kami lihat. Kita cenderung masih ‘nerimo’ dan karakter itu ada pada pimpinan-pimpinan di Jawa Barat, malu untuk mengatakan bahwa kita butuh banyak,” tuturnya.**
Reporter : Iman Mulyono
Editor : Herry Febriyanto
