BANDUNG.bipol.co – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil mengungkapkan apresiasinya atas kinerja Bupati Garut bersama para jajarannya yang bergerak cepat dalam upaya mengurangi angka stunting di Kabupaten Garut. Ini diungkapkan Atalia saat membuka Lomba Kader PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Sekretariat TP PKK Prov. Jabar, Jl. Soekarno Hatta No. 468 Bandung, Kamis (21/02/19).
“Ketika data ini muncul, mereka dengan semangat langsung melakukan berbagai langkah yang lebih dalam lagi, diantaranya melakukan sosialisasi dan edukasi. Sehingga sebelum gerakan ini deklarasikan oleh Bapak Gubernur, ternyata sudah langsung dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah di wilayah Kabupaten Garut,” ungkap Atalia. Sebelumnya, diketahui hasil dari Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017 tingkat Nasional, presentase stunting sebesar 29,6% meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 27,5%.
Sedangkan presentase stunting di Provinsi Jawa Barat sebesar 29,2%. Di Kabupaten Garut terjadi peningkatan dari 24,9% pada tahun 2016, menjadi 43,2% di tahun 2017. Namun saat ini, angka stunting di Kabupaten Garut sudah menurun 5 digit dari angka sebelumnya. “Hal itu berarti, inovasi dan inisiatif diperlukan dalam pelaksanaan pencegahan stunting. Maka hari ini kita berkumpul, agar kita bisa betul-betul mendalami kasus stunting ini,” tambahnya.
Dengan tema ‘Melalui lomba kader ini kita tingkatkan pengetahun, keterampilan, dan peran serta kader dalam upaya menangani stunting’, Atalia berharap sebagai agen, kader PKK mampu berkontribusi secara langsung untuk membantu meringankan beban pemerintah, terutama dalam hal pencegahan stunting.
“Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang stunting yang sudah menjadi program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan sudah berkomitmen dengan Deklarasi Jabar Zero Stunting pada November lalu. Kita berharap dalam lima tahun kedepan zero stunting itu dapat terealisasi di Jawa Barat,” harap Atalia. “Zero stunting ini artinya tidak ada kasus baru. Oleh karena itu peran kita di TP PKK di masing-masing Kabupaten/Kota betul-betul bisa memantau masyarakat, bisa memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat,” sambungnya.
Sebagai garda terdepan, Atalia menyarankan dalam melaksanakan tugasnya, para kader dapat melekat pada Dinas terkait, juga pada perangkat kewilayahan terutama perangkat desa dan kelurahan. Sehingga kedepan, semua elemen ini bisa bergerak bersama-sama dengan lebih cepat. Lebih ngabret. (dgp)
