JAKARTA, bipol.co – Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma ruf, Jusuf Kalla, menjamin Indonesia tidak akan mengalami pemerintahan otoriter apabila Jokowi kembali memimpin.
“Saya tidak bicara karena saya ini anggota tim kampanyenya Jokowi. Tapi saya jamin pengalaman empat tahun lebih dengan Jokowi, beliau tidak pernah ada pikiran otoriternya. Kalau yang (kubu) sebelah, saya tidak tahu. Kita tidak bisa bicara yang kita tidak tahu, itu fitnah namanya nanti,” kata Wapres JK dalam pidato kunci CNBC Indonesia Outlook 2019 di Hotel Westin Jakarta, Kamis (28/2/2019).
Berdasarkan pengalamannya sebagai wapres dua kali dan tiga kali mengikuti kontestasi pilpres, JK mengatakan, suatu negara dapat runtuh jika dipimpin oleh kepala negara yang otoriter.
Indonesia, lanjut JK, pernah mengalami keterpurukan akibat dipimpin oleh Presiden Soeharto di masa Orde Baru yang otoriter. Pengalaman buruk tersebut seharusnya bisa dijadikan pembelajaran supaya Indonesia tidak lagi mendapat pemimpin otoriter.
“Kenapa Soeharto jatuh dengan keras? Ya karena pemerintahannya otoriter dan nepotisme. Pak harto 30 tahun (berkuasa), kemudian ekonomi banyak dikuasai oleh lingkungan terbatas, monopolistik. Maka jatuhlah ekonomi kita,” kata JK di hadapan para pelaku ekonomi dan pengusaha.
Selain tidak otoriter, JK pun berani menjamin bahwa Jokowi tidak menerapkan praktik nepotisme, mengingat ketiga anaknya tidak ada yang memiliki kepentingan di perusahaan milik negara.
“Zaman dulu kalau anak menteri, apalagi anak presiden tidak ikut bisnis pemerintah, itu tidak benar. Sekarang, anak kita baru muncul di kantor sudah dibicarakan (orang). Apalagi anak Pak Jokowi, yang satu (bisnis) katering jual martabak, yang satu jual pisang goreng,” tambahnya.
Oleh karena itu, Wapres mengimbau para pengusaha di Indonesia untuk tidak perlu khawatir terhadap dampak negatif dari Pilpres 2019.
Para pengusaha juga tidak perlu berbondong-bondong ke luar negeri menjelang pemungutan suara karena takut akan dampak ekonomi pascapilpres. (ant)
