Kesehatan Napi Harus Diutamakan

- Editor

Sabtu, 16 Maret 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAYAPURA.bipol.co –  Dinas Kesehatan Provinsi Papua meminta kepada pengelola masing-masing lembaga pemasyarakatan di provinsi itu agar mengutamakan kesehatan para narapidana (napi) dan tahanan. Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai di Jayapura, Sabtu (16/3/2019), mengatakan kerja sama itu bisa dilakukan antara pihak lapas dengan rumah sakit.

Lanjut dia, perlu adanya koordinasi yang baik antaralLapas dan rumah sakit setempat guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan.

“Saya minta dari pengeola lapas harus membuat kerja sama dengan rumah sakit agar pelayanan para napi diutamakan. Dulu saat saya masih Direktur RSUD Abepura, saya mmbuat kerja sama dengan Lapas Klas II A Abepura, saat itu dipimpin oleh Theo Ayorbaba,” kata Mantan Direktur RSUD Abepura ini.

Sementara itu terkaitnya bergantinya Kartu Papua Sehat (KPS), kata dia, sejak 1 Januari 2019 KPS telah berintegrasi dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang didukung dengan Jaminan Kesehatan Papua (JKP) Komplementer.

Sebab secara aturan, menurut dia, pembiayaan jaminan kesehatan di suatu daerah tidak boleh memiliki dua sumber. Oleh karena itu, ia meminta pihak lapas harus mengarahkan semua penghuni lapas terutama orang asli Papua (OAP) agar memiliki kartu KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

“Dalam waktu dekat ini, kita akan kerja sama dengan BPJS Kesehatan agar masyarakat yang tak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar mengurus E-KTP dan dientry data ke BPJS Kesehatan, yang tidak dibiayai oleh BPJS Kesehatan seperti peti mati ditanggung oleh JKP Komplementer,” katanya.

Aloysius mengaku mengemukakan hal itu terkait keluhan beberapa petugas sipir mengenai pelayanan kesehatan dengan menggunakan kartu Papua Sehat.

Sebelumnya, Abdul Haris, petugas sipir dari Lapas Klas IIB Merauke, mengeluhkan tentang beralih fungsinya Kartu Papua Sehat (KPS) bagi pasien Lapas Orang Asli Papua (OAP). Akibatnya, Abdul mengaku kesulitan dalam pembiayaan para pasien Lapas.

Marthen Pigome, petugas Sipir dari Lapas Klas II B Nabire juga mengeluhkan bahwa ia sering membawa pasien ke RSUD Nabire namun kurang dilayani dengan baik. (ant)

Berita Terkait

Sertifikat HGB RS Immanuel Bandung Diminta Dibekukan
Jaksa Raksa Sakola, Kolaborasi Kejari dan Pemkot Bandung Ajak Dunia Pendidikan Melek Hukum
Bey Machmudin Apresiasi Polres Cimahi Musnahkan Ribuan Knalpot Brong
Penomena Kasus Guru Supriyani Tunggu Keadilan, Somasi Bupati Hingga Kepala Kejari Tuntut Bebas
Menkomdigi Nonaktifkan 11 Pegawai yang Terlibat Kasus Hukum
Wamen Komdigi Nezar Patria Dukung usut Tuntas Jaringan Judi Online
Tom Lembong Jadi Tersangka Karena Kebijakan, Pakar Hukum Pidana Nilai Kejaksaan Keliru
Diduga Hanya Gegara Beri Izin Tom Lembong Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Gula
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 29 November 2024 - 13:29 WIB

Sertifikat HGB RS Immanuel Bandung Diminta Dibekukan

Kamis, 28 November 2024 - 19:50 WIB

Jaksa Raksa Sakola, Kolaborasi Kejari dan Pemkot Bandung Ajak Dunia Pendidikan Melek Hukum

Rabu, 20 November 2024 - 17:11 WIB

Bey Machmudin Apresiasi Polres Cimahi Musnahkan Ribuan Knalpot Brong

Rabu, 13 November 2024 - 07:53 WIB

Penomena Kasus Guru Supriyani Tunggu Keadilan, Somasi Bupati Hingga Kepala Kejari Tuntut Bebas

Senin, 4 November 2024 - 15:27 WIB

Menkomdigi Nonaktifkan 11 Pegawai yang Terlibat Kasus Hukum

Berita Terbaru

BAZNas Sumedang bekerjasama dengan BAZNas RI berhasil membangun kembali rumah milik Adun (73) tidak layak huni di Dusun Tarogong, RT 008 RW 003, Cijeungjing l, Kecamatan Jatigede. Foto: Humas Sumedang.

NEWS

BAZNas Perbaiki Rumah Adun yang tidak Layak Huni

Senin, 2 Des 2024 - 16:08 WIB