Kejari Periksa Pejabat Pemkab Garut

- Editor

Selasa, 30 Juli 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Kejaksaan Negeri Garut, Jalan Merdeka, Kabupaten Garut, Jawa Barat. (Ant)

Kantor Kejaksaan Negeri Garut, Jalan Merdeka, Kabupaten Garut, Jawa Barat. (Ant)

GARUT.bipol.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut memeriksa seorang pejabat Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagai tindak lanjut penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DPRD Garut.

“Yang diperiksa Kabag Hukum dan HAM Pemkab Garut telah kami panggil dan dimintai keterangannya,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Garut Dodi Witjaksono kepada wartawan di Garut, Selasa (30/7/2019).

Ia menuturkan, pejabat yang dipanggil untuk dimintai keterangannya yakni Kabag Hukum dan HAM Pemkab Garut Kristanti Wahyuni.

Pejabat itu, lanjut dia, statusnya sebagai saksi dalam kasus pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi Biaya Operasional (BOP) dan Pokok Pikiran di lingkungan DPRD Garut. “Pemeriksaannya masih dalam rangka penanganan kasus dugaan korupsi Pokir di lingkup DPRD Garut,” kata Dodi.

Ia mengungkapkan, pemanggilan Kristanti itu untuk dimintai keterangan terkait dirinya pernah menjadi Kepala Bidang (Kabid) Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Garut tahun 2017-2018.
Kristanti, kata Dodi, menjalani proses pemeriksaan cukup lama sekitar 5 jam lebih dengan sejumlah pertanyaan tentang pengalokasian anggaraan Pokir dan BOP di DPRD Garut. “Kasus ini memang sedang menjadi perhatian kejaksaan, jadi akan ada yang diperiksa,” katanya pula.

Ia menjelaskan, sebelumnya kejari setempat sudah memeriksa sejumlah ASN di lingkungan DPRD Kabupaten Garut, bahkan sudah memeriksa satu anggota DPRD Garut.

Selanjutnya, kata dia, dalam tahapan penyelidikan akan memeriksa anggota DPRD Garut lainnya untuk mendapatkan keterangan dan bukti dalam pengungkapan kasus tersebut.

“Pekan depan kami akan kembali melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dewan,” katanya lagi. (ant)

Editor   Deden .GP

Berita Terkait

Sertifikat HGB RS Immanuel Bandung Diminta Dibekukan
Jaksa Raksa Sakola, Kolaborasi Kejari dan Pemkot Bandung Ajak Dunia Pendidikan Melek Hukum
Bey Machmudin Apresiasi Polres Cimahi Musnahkan Ribuan Knalpot Brong
Penomena Kasus Guru Supriyani Tunggu Keadilan, Somasi Bupati Hingga Kepala Kejari Tuntut Bebas
Menkomdigi Nonaktifkan 11 Pegawai yang Terlibat Kasus Hukum
Wamen Komdigi Nezar Patria Dukung usut Tuntas Jaringan Judi Online
Tom Lembong Jadi Tersangka Karena Kebijakan, Pakar Hukum Pidana Nilai Kejaksaan Keliru
Diduga Hanya Gegara Beri Izin Tom Lembong Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Gula

Berita Terkait

Jumat, 29 November 2024 - 13:29 WIB

Sertifikat HGB RS Immanuel Bandung Diminta Dibekukan

Kamis, 28 November 2024 - 19:50 WIB

Jaksa Raksa Sakola, Kolaborasi Kejari dan Pemkot Bandung Ajak Dunia Pendidikan Melek Hukum

Rabu, 20 November 2024 - 17:11 WIB

Bey Machmudin Apresiasi Polres Cimahi Musnahkan Ribuan Knalpot Brong

Rabu, 13 November 2024 - 07:53 WIB

Penomena Kasus Guru Supriyani Tunggu Keadilan, Somasi Bupati Hingga Kepala Kejari Tuntut Bebas

Senin, 4 November 2024 - 15:27 WIB

Menkomdigi Nonaktifkan 11 Pegawai yang Terlibat Kasus Hukum

Berita Terbaru

BAZNas Sumedang bekerjasama dengan BAZNas RI berhasil membangun kembali rumah milik Adun (73) tidak layak huni di Dusun Tarogong, RT 008 RW 003, Cijeungjing l, Kecamatan Jatigede. Foto: Humas Sumedang.

NEWS

BAZNas Perbaiki Rumah Adun yang tidak Layak Huni

Senin, 2 Des 2024 - 16:08 WIB