JAKARTA, bipol.co – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri BUMN, Erick Thohir, sudah berhasil membongkar kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan dua sepeda Brompton di pesawat anyar Garuda Indonesia.
Kini keduanya pun mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu segera membereskan sengkarut PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT. Asabri (Persero). Kedua BUMN itu sekarang memang membutuhkan bantuan untuk keluar dari jurang masalah.
Jokowi sendiri mengaku sudah menerima laporan mengenai permasalahan yang menimpa Jiwasraya dan Asabri.
“Sudah, sudah, 100% sudah (menerima laporan),” kata Jokowi usai menghadiri acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan Tahun 2020 di grand ballroom, The Ritz Carlton Pacific Place (PP), Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Dia pun mengaku sudah menginstruksikan Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso; hingga Jaksa Agung, ST Burhanuddin untuk memproses laporan tersebut.
Jokowi menyatakan para menteri terkait akan menyelesaikan sisi ekonominya, sedangkan Jaksa Agung akan menyelesaikan dari sisi hukumnya.
“Sudah saya sampaikanya, yang paling penting menteri BUMN, OJK, Menkeu nanti akan menyelesaikan masalah bisnis ekonominya, kemudian urusan hukum itu urusan di kejaksaan agung. Saya kira penting untuk diselesaikan,” katanya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap banyak masalah yang ada di Jiwasraya hingga membuat gagal bayar. Masalah-masalah yang dimaksud mulai dari investasi asal-asalan, hingga adanya konflik kepentingan di manajemen.
BPK telah melakukan dua kali pemeriksaan terhadap Jiwasraya. Pertama pada 2018, dan kedua 2019. Dalam pemeriksaan pertama itu, BPK mendapatkan 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional Jiwasraya tahun 2014-2015.
Jiwasraya membukukan kerugian Rp13,7 triliun pasca September 2019. Pada posisi November 2019 Jiwasraya diperkirakan mengalami negatif ekuitas sebesar Rp27,7 triliun. Kerugian itu karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund (COF) yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi yang dilakukan secara masif sejak 2015.
Sedangkan masalah yang menimpa Asabri diungkap oleh Menko Polhukam, Mahfud Md. Dia menduga ada korupsi di atas Rp10 triliun dari uang yayasan yang dikumpulkan dari para prajurit TNI itu.
“Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp10 triliun itu,” kata Mahfud Md di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).
“Asabri itu punya orang kecil. Itu punya prajurit. Polisi, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang nggak punya rumah, nggak bisa keluar,” sambung Mahfud Md.
Mendapat instruksi langsung dari orang nomor satu di Indonesia, Sri Mulyani pun menyatakan siap untuk menyelesaikan kedua masalah perusahaan pelat merah tersebut.
Sri Mulyani kemarin menghadap Presiden Jokowi dalam rangka usul perombakan pejabat eselon I di Kementerian Keuangan. Usulan tersebut disampaikan kepada Tim Penilaian Akhir (TPA) yang diketuai langsung oleh Jokowi.
“Ini untuk TPA, pengajuan eselon satu,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Balik lagi ke masalah Jiwasraya dan Asabri, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku siap berkolaborasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyelesaikan sisi ekonominya.
“Kita akan terus, pak menteri BUMN akan terus menyiapkan langkah-langkah. Nanti akan terus dimatangkan. Ya kita akan berkoordinasi,” tegas Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengaku belum bisa membicarakan masalah tersebut lebih detil lagi. Pasalnya beberapa upaya penyelamatan sedang disusun oleh Menteri BUMN.*
Editor: Hariyawan
