BANDUNG, bipol.co – Kritik yang dilontarkan penggiat pendidikan; Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) dan Ikatan Alumni UPI, terhadap pelantikan Dedi Supandi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar), Dedi sendiri mengatakan dia akan menjawab kritikan itu melalui kinerjanya.
Dedi mengatakan seperti yang diharapkan DPRD Jabar dan Gubernur Jabar, pihaknya kini harus fokus mengerjakan sejumlah hal yang harus diselesaikan. Dari mulai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sampai dengan persiapan penggratisan iuran bulanan peserta didik bagi SMA, SMK, dan SLB negeri di Jabar.
“Bagi saya, hidup itu adalah bagaimana kita memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi yang merasakan keberadaan kita untuk memberikan manfaat, yaitu silakan nanti kita lakukan dengan kinerja. Itu tanggapan bagi kondisi yang tadi yang disampaikan itu. Ya kita akan jawab dengan kinerja,” kata Dedi di Gedung Sate, Jumat (19/6/2020).
Saat Komisi V DPRD Jabar berharap Dedi menyelesaikan tiga permasalah yang sedang dihadapi Disdik Jabar, kata Dedi, dirinya menghitung sudah ada enam poin permasalahan yang sedang dikerjakannya setelah dilantik pekan lalu. Sejumlah permasalah bahkan sudah dituntaskan.
Target pertama yang harus diselesaikan, katanya, adalah PPDB Jabar. Tahap pertama PPDB adalah menyaring 50 persennya untuk alokasi afirmasi, prestasi, dan perpindahan. Hasil evaluasi di tahap ini sedang terjadi rapat dewan guru. Dari pemantauannya terhadap PPDB di tahap ini, ada sekolah yang jalur afirmasi yang penuh namun jalur prestasi tidak terpenuhi, ada juga yang jalur afirmasi sedikit tetapu jalur prestasi banyak.
“Tapi itu sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan insha Allah nanti tanggal 22 Juni kami Disdik Jabar akan mengumumkan hasil kelulusan PPDB,” ujarnya.
Hal ke dua yang dikerjakan, katanya, adalah menyampaikan draft peraturan gubernur tentang pedoman dan tatacara proses kegiatan belajar mengajar bagi kabupaten dan kota di era pandemi Covid-19. Selain itu, ada lagi draft pedoman tatacara belajar mengajar di SMA dan SMK di era pandemi Covid-19.
“Sesuai dengan arahan dari Mendikbud, zona hijau itu boleh dilakukan dengan tatap muka. Hasil evaluasi kami dengan gugus tugas, untuk Jawa Barat tidak ada kabupaten kota saat ini yang menempati di zona hijau, rata-rata paling bagus juga di zona biru, sehingga keputusannya, Disdik Jabar menyatakan belum ada kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru ini dengan pola tatap muka,” katanya.
Kalau ada kabupaten kota yang langsung masuk zona hijau, kata Dedi, pihaknya tidak serta merta langsung di minggu depannya dilakukan tatap muka.
“Perhitungan kita, pertama berkaca dari data pada saat terjadi di Perancis, India, dan Israel itu ‘kan dengan adanya sekolah lagi ternyata menjadi cluster-cluster baru,” katanya.
Pertimbangan ke dua, katanya, pihaknya masih tetap harus berpikir tentang penyetaraan mutu pendidikan. Jangan sampai pada saat minggu depan ada zona hijau dan pendidikan langsung dibuka secara tatap muka, malah terjadi kesenjangan pendidikan dengan zona kuning atau biru.
“Nanti kita berpikir antara kabupaten satu dengan kabupaten lain yang masih merah, untuk pendidikannya tidak sama. Itu kita tidak berharap seperti itu. Jadi artinya evaluasi ini masih harus dilakukan selambat-lambatnya kalau kita katakan mudah-mudahan bisa berakhir beberapa waktu untuk yang zona hijau itu di evaluasinya, sampai dengan triwulan empat di tahun ini,” katanya.*
Editor: Hariyawan
