BIPOL.CO, INDRAMAYU – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 ini harus mampu mewujudkan Pilkada yang berintegritas dan netral.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Indramayu Nina Agustina ketika memberikan sambutan pada Pelantikan dan Orientasi 155 anggota PPK se-Kabupaten Indramayu di MM Hall, Kamis (16/5/2024).
Menurut Nina Agustina pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Indramayu harus berkualitas. Anggota PPK yang mendapatkan amanah pada Pilkada tahun 2024 ini harus memegang teguh pada prinsip integritas, memiliku keteladanan, dan mengedepankan etika dan moral yang baik. Kemudian dalam menjalankan tugasnya harus teliti sesuai dengan tahapan dan regulasi yang ditetapkan.
Selain itu, lanjut Nina, anggota PPK harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada yang berlangsung pada bulan November 2024 mendatang. Kemudian harus membangun hubungan baik dengan semua pihak sehingga semua tahapan Pilkada berjalan aman dan lancar.
“Tugas PPK adalah sebuah panggilan, mari sama-sama membangun demokrasi di Kabupaten Indramayu ini,” tegas Nina.
Selanjutnya, Nina berharap agar Pilkada di Kabupaten Indramayu tetap tercipta situasi dan kondisi yang kondusif. Kekurangan pelaksanaan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan legislatif beberapa waktu lalu harus segera dibenahi.
Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, Masykur menjelaskan, setelah dilantik dan diberikan orientasi ini anggota PPK langsung melaksanakan semua tahapan. Harus mendapatkan perhatian saat ini posisi sekretariat diisi oleh orang baru, sehingga harus dilakukan berbagai orientasi dan pemantapan.
Masykur menambahkan, selanjutnya pada tanggal 20 Mei mendatang DP4 segera keluar dari Kemendagri, untuk itu harus segera dipersiapkan karena untuk menentukan calon pemilih untuk pelaksanaan Pilkada mendatang.
“Latar belakang PPK ini berbeda. Maka dalam pelaksanaannya harus kolektif kolegial dan saling support dengan tim lainnya,” kata Masykur.
Pada pelantikan dan orientasi PPK tersebut, anggota PPPK juga membacakan Pakta Integritas untuk pelaksanaan Pilkada mendatang. **
