Desta Dipanggil Jadi Saksi Sidang Perdana DKPP Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU, Korban Akan Minta Perlindungan LPSK

- Editor

Kamis, 23 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BIPOL.CO, JAKARTA – Artis Desta Mahendra terseret dalam kasus dugaan asusila Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Dalam sidang perdana dugaan kasus tersebut yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Desta dipanggil sebagai saksi.

Namun DKPP mengungkap Desta Mahendra tidak hadir dalam sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik terkait tindak asusila Ketua KPU Hasyim Asy’ari ke anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). DKPP menyebut Desta diwakili oleh pihak stasiun TV.

“Diambilalih Pemred NET TV, selaku penanggungjawab acara itu,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito kepada wartawan, Kamis (23/5/2024).

Namun, Heddy tidak menjelaskan alasan diwakilkannya Desta oleh pihak stasiun TV tersebut. Meski begitu, Heddy menyebut pihak stasiun TV telah memberikan keterangannya.

Sementara Korban dugaan asusila Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari disebut akan meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Korban merupakan mantan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Eropa yang mengadukan Hasyim Asy’ari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Kuasa Hukum pengadu atau korban, Aristo Pangaribuan, menyampaikan rencana meminta perlindungan ke LPSK tersebut usai persidangan perdana kasus dugaan pelanggaran etik Hasyim Asy’ari digelar selama kurang lebih delapan jam.

“Akan (ke LPSK), tetapi ke LPSK belum (dilakukan) karena ini tahap awal,” kata Aristo di Kantor DKPP Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Kamis (23/5/2024).

Menurut Aristo, permintaan perlindungan kepada LPSK untuk kliennya memang belum dilakukan karena ingin melihat reaksi di persidangan perdana DKPP.

“Kami mau lihat sebenarnya reaksinya bagaimana, dan reaksinya positif dari DKPP,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aristo menyebut bahwa pengadu yang hadir atas keinginannya sendiri, sempat mengonfrontasi Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam sidang di DKPP.

“Ada tanya jawab langsung. Justru banyak tanya jawab langsung antara Pengadu dan Teradu. Dia ingin mengonfrontir langsung, dia ingin menjelaskan langsung tentang situasinya. Saya rasa justru itu sangat membantu dan sangat diapresiasi oleh DKPP,” tambahnya

Namun, menurut Aristo, pengadu sempat ditangani psikolog yang mendampinginya dalam sidang.

Namun, Heddy tidak menjelaskan alasan diwakilkannya Desta oleh pihak stasiun TV tersebut. Meski begitu, Heddy menyebut pihak stasiun TV telah memberikan keterangannya.

Sebagaimana diberitakan, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dilaporkan ke DKPP RI oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) pada 18 April 2024.

Hasyim dituduh menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila terhadap pengadu, termasuk di dalamnya menggunakan fasilitas jabatan sebagai Ketua KPU RI.

Kuasa Hukum pengadu menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bukan kali pertama

Sementara itu, ini bukan kali pertama Hasyim Asy’ari tersandung masalah etik terkait dugaan perbuatan asusila.

Sebelumnya, Hasyim pernah dinyatakan melanggar etik dan dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP karena melakukan komunikasi yang tidak patut terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu alias “Wanita Emas”.

Ketika itu, rangkaian persidangan yang digelar tertutup mengungkapkan bahwa Hasyim aktif berkomunikasi dengan Hasnaeni secara intensif melalui WhatsApp di luar kepentingan kepemiluan.

DKPP menilai tindakan Hasyim sebagai penyelenggara pemilu terbukti melanggar prinsip profesional dengan melakukan komunikasi yang tidak patut dengan calon peserta pemilu sehingga mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu.(Ads)

Berita Terkait

Halalbihalal Paguyuban Pasundan, Gubernur Dedi: Momentum Tingkatkan Spirit Kebudayaan
Hari Musik Nasional, Pemkot Cimahi bersama DKKC gelar Sarmuchi Festival 2025
Respons Kasus Rudapaksa di Rumah Sakit, Gubernur Dedi Tekankan Pentingnya Bangun Kembali Kepercayaan Masyarakat
Pemprov Jabar Luncurkan Program ‘Nyaah ka Indung’
Hari Jadi Kota Sukabumi, Dedi Mulyadi Harap Jadi Kota Percontohan Nyaman Bersih
Hadapi Tekanan Ekonomi Global Gubernur Jabar Siapkan Insentif Industri
Wali Kota Cimahi Ngatiyana Launching Program: Cimahi Peduli Ibu
Gubernur Jabar Tugaskan Kepala Daerah Tuntaskan Masalah Sampah

Berita Terkait

Minggu, 13 April 2025 - 10:23 WIB

Halalbihalal Paguyuban Pasundan, Gubernur Dedi: Momentum Tingkatkan Spirit Kebudayaan

Minggu, 13 April 2025 - 10:10 WIB

Hari Musik Nasional, Pemkot Cimahi bersama DKKC gelar Sarmuchi Festival 2025

Sabtu, 12 April 2025 - 21:10 WIB

Respons Kasus Rudapaksa di Rumah Sakit, Gubernur Dedi Tekankan Pentingnya Bangun Kembali Kepercayaan Masyarakat

Jumat, 11 April 2025 - 19:58 WIB

Hari Jadi Kota Sukabumi, Dedi Mulyadi Harap Jadi Kota Percontohan Nyaman Bersih

Jumat, 11 April 2025 - 17:31 WIB

Hadapi Tekanan Ekonomi Global Gubernur Jabar Siapkan Insentif Industri

Berita Terbaru