JK Sebut IKN Proyek yang Tiba-tiba Muncul di Tengah Pemerintahan Jokowi

- Editor

Kamis, 23 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla saat bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).(Istimewa)

Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla saat bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).(Istimewa)

BIPOL.CO, JAKARTA – Pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat sorotan dari Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menyinggung proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dibangun secara tiba-tiba muncul di tengah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut JK, proyek tersebut tak memikirkan efisiensi dan tujuan yang jelas yang seharusnya disusun jauh hari sebagai tujuan bernegara.

“Jadi efisiensi kemudian tujuannya jelas yang ada targetnya yang kalau diamini, jangan ada proyek tiba-tiba besar tiba-tiba, katakanlah IKN,” kata JK usai menemui pimpinan MPR RI di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya 6, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024), dikutip dari Kompas.com.

“Itu tidak ada di janji kampanye tidak ada di ini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul ya tiba-tiba,” katanya.

JK mengatakan, proyek serupa tidak hanya IKN, banyak proyek tiba-tiba muncul tanpa perencanaan yang jelas.

Sebab itu dia berharap kedepan pemerintah Indonesia harus memiliki rencana jangka menengah dan panjang agar pembangunan bisa diawasi dengan baik.

“Kalau tidak ada perencanaan jangka panjang atau jangka menengah, maka mau apanya yang dikontrol? Karena itu rencana jangka panjang apakah dalam bentuk target atau semacamnya yang lebih efisien lebih jelas, itu negara harus punya,” katanya.

JK juga menyinggung program bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang dinilai tak sesuai dengan kondisi keuangan negara saat ini.

Padahal anggaran negara harus digunakan secara efisien karena sering terjadi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan negara.

“Katakanlah subsidi yang harus disesuaikan dengan kondisi kita, bansos juga harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan pemerintah supaya tetap pembangunan jalan,” ucapnya.(*)

Berita Terkait

Rieke Usulkan 4 Rekomendasi pada Presiden Soal Polemik Empat Pulau Milik Aceh
Pemerintah Buka Keterlibatan Swasta pada Pembangunan Infrastruktur Nasional
PM Mark Carney Telepon Langsung Presiden Prabowo, Undang Hadiri KTT G7
FPP TNI Surati MPR DPR Minta Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Ini Isi Suratnya…
Dedi Mulyadi Keluarkan Aturan Masuk Sekolah Jam 6.30, Ini Respon Mendiknasmen
Kejagung Bantah Nadiem Makarim Masuk DPO Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook
Bersama Partai Buruh Ribuan Massa Akan Turun ke Jalan Kepung Istana dan Gedung DPR RI
Respon Menohok Said Didu Usai KPK Sita Dokumen Bansos Presiden

Berita Terkait

Selasa, 17 Juni 2025 - 11:44 WIB

Rieke Usulkan 4 Rekomendasi pada Presiden Soal Polemik Empat Pulau Milik Aceh

Jumat, 13 Juni 2025 - 19:37 WIB

Pemerintah Buka Keterlibatan Swasta pada Pembangunan Infrastruktur Nasional

Senin, 9 Juni 2025 - 11:14 WIB

PM Mark Carney Telepon Langsung Presiden Prabowo, Undang Hadiri KTT G7

Rabu, 4 Juni 2025 - 20:48 WIB

FPP TNI Surati MPR DPR Minta Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Ini Isi Suratnya…

Rabu, 4 Juni 2025 - 10:29 WIB

Dedi Mulyadi Keluarkan Aturan Masuk Sekolah Jam 6.30, Ini Respon Mendiknasmen

Berita Terbaru