BIPOL.CO, KOTA BANDUNG – Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD, Jumat (21/3/2025).
Menurut Dedi, LKPJ 2024 merupakan kinerja Pemda Provinsi selama 2024 yang kala itu dipimpin Penjabat Gubernur Bey Machmudin. Dedi sendiri baru menjabat sebagai Gubernur Jabar pada 20 Februari 2025, namun LKPJ tetap harus disampaikan ke DPRD sebagai kewajiban konstitusi.
“Dari capaian- capaiannya relatif baik walaupun ada beberapa yang harus ditingkatkan,” ujar Dedi Mulyadi usai rapat paripurna.
LKPJ yang disampaikan akan diverifikasi Pansus DPRD sebagai pengawas, untuk kemudian memberikan catatan dan rekomendasi kepada Pemdaprov agar program, kebijakan, dan tata kelola keuangan lebih baik lagi.
“Solusi- solusi akan dibangun pada RAPBD Perubahan ke depan, termasuk pergeseran anggaran yang sudah ditandatangani jadi bagian menutup kekurangan di 2024,” jelas Dedi.
Dedi menambahkan, LKPJ 2024 merefleksikan kompleksitas dan beragam tantangan yang dihadapi dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satunya yang saat ini sedang dihadapi adalah bencana baik alam akibat cuaca ekstrem.
Dedi mengingatkan di balik keindahan alam Jawa Barat tersimpan potensi bencana yang mengancam jiwa penduduknya. Untuk itu, diperlukan respons cepat tanggap dan sinergi semua pihak.
“Saya menyadari bahwa perjalanan menuju kemajuan dan kesejahteraan selalu memerlukan kerja keras bersama, kesungguhan, serta tekad yang bulat,” kata Dedi.
Gubernur mengaturkan terima kasih kepada DPRD yang dalam fungsi pengawasan, penganggaran, legislasi, menjadi mitra terbaik Pemdaprov Jabar.
“Kami akan terus berusaha untuk menjadi pemerintah yang responsif, transparan, dan akuntabel dalam setiap langkah kebijakan yang diambil untuk Jawa Barat,” tambahnya.
Capaian Indikator Makro
Dalam LKPJ 2024, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan keseluruhan poin yang jadi indikator pembangunan berdasarkan target RPJMD.
Pendapatan daerah terealisasi Rp36,68 triliun atau tercapai 101,08 persen. Belanja daerah Rp36,91 triliun atau terealisasi 96,31 persen. Pembiayaan daerah Rp1,23 triliun rupiah atau terealisasi 100,03 persen, dan pengeluaran pembiayaan Rp618,80 miliar atau mencapai 100 persen.
Sementara capaian indikator kinerja makro, indeks pembangunan manusia 74,92 poin, laju pertumbuhan ekonomi 4,95 persen. Sementara persentase penduduk miskin 7,46 persen, tingkat pengangguran terbuka 6,75 persen, dan indeks gini ratio 0,421 poin.
Poin penting lain yang disampaikan, angka rata lama sekolah 8,87 tahun. Angka harapan hidup 75,16 tahun, prevalensi stunting 21,70 persen (angka tahun 2023).
Indeks perlindungan anak mencapai 65,61 poin (angka tahun 2023), indeks pembangunan pemuda 51,17 poin (tahun 2023).
Sepanjang 2024, Pemdaprov meraih 151 penghargaan terdiri dari 135 penghargaan pemerintah, 10 penghargaan non pemerintah, enam penghargaan lembaga internasional, dan tujuh sertifikasi akreditasi nasional dan internasional.
“Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap prestasi kolektif Pemda Provinsi dengan dukungan kuat DPRD, serta kerja sama dengan pemda kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan seluruh masyarakat Jawa Barat,” tutup Dedi Mulyadi.**
