JAKARTA,bipol.co – Kementerian Perhubungan akan menjadikan lima pelabuhan bebas korupsi, yakni pelabuhan yang menerapkan tata kelola yang baik (good governance) dan terbebas dari praktik-praktik korupsi.
“Kami ada suatu contoh yang baik, Tanjung Priok sudah menjadi daerah bebas korupsi dan mereka telah memberikan apresiasi, dan kami ingin bukan Priok saja, ada lima lagi yang juga pelabuhan bebas korupsi,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di sela-sela Rapat Kooridnasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta, Senin (8/4/2019).
Budi menyebutkan lima pelabuhan itu, di antaranya Tanjung Perak-Semarang (Jawa Tengah), Pelabuhan Makassar (Sulawesi Selatan), Pelabuhan Belawan-Medan (Sumatera Utara), Pelabuhan Ambon (Maluku) dan Sorong (Papua).
Dia menjelaskan pelabuhan bebas korupsi tersebut nantinya didorong untuk meningkatkan pelayanan dan menarik investasi dari pihak swasta nasional maupun asing.
Selain dari kualitas, Budi juga mendorong dari segi peningkatan kuantitas, yakni harus mencapai volume yang ditargetkan dan melayani dengan cepat.
“Sebagai contoh volume, kalau Priok 7,5 juta TEUs jadi sembilan juta, katakan Tanjung Perak tiga juta TEU’s, kita targetkan naik 20 persen, karena kenaikan volume ekspor, membuktikan kinerja semuanya bekerja dengan baik, mereka melakukan tingkat level of service yang maksimal,” katanya.
Dia menambahkan pelabuhan bebas korupsi itu akan dijadikan proyek percontohan hingga tahun depan.
“Jika menjadikan pelabuhan bebas korupsi maka pelayaran bisa ditingkatkan, kami yakin – jika pelabuhan ini bisa memberikan kinerja yang baik dan melayani – Insya Allah investasi akan berkembang,” katanya. (ant)
Editor Deden .GP
