KPAI Ajukan Inisiatif Melawan Stunting

- Editor

Jumat, 1 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan pernyataan pers usai memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan kekerdilan di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (1/11/2019). (ant)

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan pernyataan pers usai memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan kekerdilan di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (1/11/2019). (ant)

JAKARTA.bipol.co – Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama beberapa pemangku kepentingan mengajukan insiatif melawan stunting demi menuju Indonesia Emas 2045.

“Untuk menyelesaikan masalah stunting, pentjng adanya intervensi yang holistik-integratif, melibatkan semua sumber daya, mencakup semua sektor dan aktor,” kata Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty di Jakarta, Jumat (1/11).

Sitti mengatakan Presiden Joko widodo harus menetapkan melawan stunting sebagai program strategis nasional.

Untuk melawan stunting juga perlu gerakan masyarakat sipil, dengan mengintensifkan dan meluaskan bentuk, jenis, skala dan model intervensi untuk mencegak, mengatasi mau pun memerangi stuntjng dengan langkah utama perbaikan gizi pangan, imunisasi dan mengutamakan “1000 Hari Pertama Kehidupan”.Sitti mengatkan perlu adanya kerja sama pemerintha, swasta dan masyarakat termasuk inovasi ragam pembiayaan dan kerja sama.

Kemudin perlu adanya pengawasan untuk melawan stunting drngan mrkanjsme perlindungan anak dengan melibatjan KPAI dan KPAID.

“Harus ada pemajuan dan harmonisasi regulasi, rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah untuk melawan stunting termasuk JKN yang sensitif anak,” kata diam

JKN harus dioptimalkan sebagai instrumen mencrgah, mengatasi dan memerangi stunting secara adil dan berkelanjutan.

Pemerintah juga perlu mengintegrasikan paradigma dan kaidah pembangunan manusia dalam kebijakan anggaran baik APBN dan APBD eebagai wujud kedaulatan rakyat pada anggaran daerah. (ant)

Editor  Deden .GP

Berita Terkait

Semangat Baru Para Kepala Daerah Usai Retret Magelang: “Kami Siap Bertarung untuk Kesejahteraan Rakyat”
Gelar Doktor Bahlil Terancam Dibekukan, Hasil DGB UI Temukan Empat Pelanggaran
Dedi Mulyadi – Erwan Setiawan Resmi Dilantik Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2025-2030
Pemerintah Resmi Bentuk Danantara untuk Kelola Aset 7 BUMN, Pengamat Ingatkan Kasus BLBI
Prabowo Lantik 481 Kepala Daerah Terpilih, Langsung Retreat di Akmil Magelang 1 Minggu
Menteri ATR/BPN: 193 Sertifikat di Desa Kohod Diserahkan ke BPN untuk Dibatalkan
BEM SI Lakukan Aksi ‘Indonesia Gelap’ Secara Maraton, Adili Jokowi Salah Satu Tuntutannya
Tak Cukup Hanya Disegel, DPR Minta Pemerintah Tangkap Beking Pemasang Pagar Laut

Berita Terkait

Jumat, 28 Februari 2025 - 15:08 WIB

Semangat Baru Para Kepala Daerah Usai Retret Magelang: “Kami Siap Bertarung untuk Kesejahteraan Rakyat”

Jumat, 28 Februari 2025 - 07:54 WIB

Gelar Doktor Bahlil Terancam Dibekukan, Hasil DGB UI Temukan Empat Pelanggaran

Kamis, 20 Februari 2025 - 19:11 WIB

Dedi Mulyadi – Erwan Setiawan Resmi Dilantik Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2025-2030

Kamis, 20 Februari 2025 - 11:30 WIB

Pemerintah Resmi Bentuk Danantara untuk Kelola Aset 7 BUMN, Pengamat Ingatkan Kasus BLBI

Rabu, 19 Februari 2025 - 21:15 WIB

Prabowo Lantik 481 Kepala Daerah Terpilih, Langsung Retreat di Akmil Magelang 1 Minggu

Berita Terbaru