Tahun 2020, Pemerintah KBB Targetkan 7.300 KPM Digraduasi

- Editor

Kamis, 30 Januari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rizal Carda Wiryadiharja, saat menempelkan stiker PKH di salah satu rumah di Kecamatan Cihampelas.* bukhori

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rizal Carda Wiryadiharja, saat menempelkan stiker PKH di salah satu rumah di Kecamatan Cihampelas.* bukhori

 

BANDUNG BARAT, bipol – Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) melalui Dinas Sosial (Dinsos) akan menargetkan 10 persen dari jumlah 73.356 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung Barat (KBB)  digraduasi.

“Tahun ini targetnya 10 persen dari jumlah 73.356 KPM atau sekitar 7.300 KPM yang harus digraduasi oleh Dinsos KBB,” kata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rizal Carda Wiryadiharja, Kamis (30/1/2020).

Menurutnya, dari data 2019, sekitar  531 KPM yang telah didegradasi, kalau dilihat dari jumlah tersebut ada kenaikan sekitar 75 persen dari tahun sebelumnya 2018.

“Mudah-mudahan di tahun 2020 targetnya bisa tercapai para KPM dari PKH ini bisa didegraduasi. Artinya, mereka tidak lagi mendapatkan bantuan melalui program tersebut lantaran perekonomiannya dianggap sudah meningkat.

Untuk mencapai itu, sebut Rizal, pihaknya terus berupaya memotivasi mereka agar mandiri, sehingga akhirnya bisa digraduasi alias tidak bergantung lagi pada bantuan PKH.

Jumlah KPM dari PKH ini, kata Rizal, masih didominasi di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Cipatat.

Selain itu, kata Rizal, pihaknya baru meluncurkan stiker PKH di Kecamatan Cihampelas.

“Penempelan stiker di rumah, itu sebagai tanda bahwa rumah tersebut menerima bantuan,” jelas Rizal.

Ia mengatakan, stiker PKH itu ditempel langsung secara simbolis oleh pihak Dinsos. Di stiker PKH tersebut dilengkapi nomor WhatsApp sebagai bahan informasi dan pengaduan dari masyarakat.

Untuk bantuan dari Kementerian Sosial untuk PKH, jelas Rizal, itu diberikan bagi 7 komponen, yaitu ibu hamil Rp2,4 juta/tahun, anak usia 0 s.d 6 tahun Rp2,4 juta/tahun, siswa SD Rp900.000/tahun, SMP Rp1,5 juta/tahun, SMA Rp2 juta/tahun, disabilitas berat dan lansia masing-masing Rp2,4 juta/tahun.

“Teknis pemberiannya itu secara bertahap, yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober,” pungkasnya.**

Reporter: Bukhori | Editor: Hariyawan

 

Berita Terkait

Bupati Bandung Dukung Dedi Mulyadi Ubah Jam Kerja ASN: “Setelah Sahur Tidak Ada yang Tidur Lagi”
Pegawai Pemdaprov Ngantor Lebih Pagi, Dedi Mulyadi: Bukan Cari Sensasi Lebih Disiplin, Sehat, Terhindar Macet
ASN Jabar Kerja Lebih Awal di Ramadhan, Layanan Masyarakat Tetap Optimal
Banjir di Dayeuhkolot dan Bojongsoang: 7.298 Warga Terdampak, Ribuan Rumah Tergenang
Agus Setiawan Soroti Minimnya Anggaran untuk Penyangga Ibu Kota Kabupaten Bandung
Ali Syakieb Sampaikan Pengalamannya Soal Waktu dan Etos Kerja Orang Jepang pada Calon Pekerja Migran
Nilai MCP KPK RI Kabupaten Bandung 2024 Capai 93%, Marlan Nursyamsi: Kami Seoptimal Mungkin Penuhi Evidences
Kang DS : Retreat Ilmu Berharga Bekal Memimpin Kabupaten Bandung Periode Kedua
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 1 Maret 2025 - 14:16 WIB

Bupati Bandung Dukung Dedi Mulyadi Ubah Jam Kerja ASN: “Setelah Sahur Tidak Ada yang Tidur Lagi”

Sabtu, 1 Maret 2025 - 14:10 WIB

Pegawai Pemdaprov Ngantor Lebih Pagi, Dedi Mulyadi: Bukan Cari Sensasi Lebih Disiplin, Sehat, Terhindar Macet

Rabu, 26 Februari 2025 - 23:48 WIB

Banjir di Dayeuhkolot dan Bojongsoang: 7.298 Warga Terdampak, Ribuan Rumah Tergenang

Rabu, 26 Februari 2025 - 20:48 WIB

Agus Setiawan Soroti Minimnya Anggaran untuk Penyangga Ibu Kota Kabupaten Bandung

Rabu, 26 Februari 2025 - 12:27 WIB

Ali Syakieb Sampaikan Pengalamannya Soal Waktu dan Etos Kerja Orang Jepang pada Calon Pekerja Migran

Berita Terbaru