BANDUNG.bipol.co- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal dampak pandemi virus corona di wilayahnya. Fakta yang paling menyedihkan, Emil menyebut 72 persen warga Jawa Barat meminta bantuan sosial (bansos).
“Saya agak sedih nih pak, sebelum covid-19, subsidi itu hanya 25 persen pak kepada populasi. Sekarang, 72 persen rakyat Jabar itu tangannya di bawah pak,” ujar Emil, saat bertemu Jokowi, Selasa (11/8).
Ia merinci total penerima bansos di wilayahnya sebanyak 10,7 juta kepala keluarga. Padahal, jumlah kepala keluarga di Jabar totalnya 14 juta. “Jadi, bapak bisa bayangkan, hampir tiga perempatnya meminta bansos,” imbuh dia.
Tidak lupa, Emil mengucapkan terima kasih atas kebijakan pemerintah pusat yang memberikan pinjaman kepada daerah. Diharapkan, dana itu dapat menggerakkan ekonomi Jabar hingga akhir tahun nanti.
Pertumbuhan ekonomi Jabar diketahui terkontraksi hingga minus 5,98 persen pada kuartal kedua ini. Raihan ini lebih parah dari ekonomi nasional yang minus 5,32 persen.
“Kenapa minus 5,98 persen? Karena 40 persen PRDB (produk domestik regional bruto) kami di manufaktur. Selama pasar global belum pulih, maka Jabar yang mayoritas manufaktur, masih terkendala,” terang Emil.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, kontraksi tertinggi terjadi pada komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 11,07 persen. Lalu, ekspor barang dan jasa sebesar 9,74 persen, pengeluaran konsumsi rumah tangga 5,45 persen, dan lain-lain.
Sebelumnya, Jokowi mengingatkan jajaran di pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip gas dan rem dalam penanganan pandemi corona dan dampak ekonomi yang timbul.
“Urusan kesehatan, urusan ekonomi, dua hal yang sama-sama penting. Tidak bisa hanya urusi covid-19, tetapi ekonomi tidak diurus. Ini akan menimbulkan problem sosial ekonomi di masyarakat. Saya berulang sampaikan, gas dan rem,” katanya.
Prinsip gas dan rem yang dimaksud Jokowi adalah melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat covid-19 melalui sejumlah tahapan, termasuk prioritas sektor yang dibuka mulai dari yang rendah.
Terkait dampak ekonomi, Jokowi membuka pintu untuk pemerintah daerah mengadu ke pemerintah pusat. “Tolong disampaikan kalau memang perlu bantuan dari pusat,” tegas dia.
“Saya ingatkan kembali, urusan bansos dicek betul. Jangan sampai ada masyarakat kekurangan, yang berkaitan dengan sembako. Kita memiliki kemampuan untuk memberikan itu ke masyarakat,” terang Jokowi. [net]
Editor: Fajar Maritim
