JAKARTA.bipol.co- Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar budaya antikorupsi kembali digalakkan dengan perspektif yang lebih luas. Jokowi juga ingin agar tata kelola pemerintahan diperbaiki agar lebih transparan.
“Momentum krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi COVID ini merupakan momentum yang tepat untuk kita berbenah secara komprehensif. Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, yang cepat, yang produktif, yang efisien, dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi,” ucap Jokowi mengawali arahannya dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (26/8/2020).
Jokowi meminta agar tidak ada lagi regulasi tumpang-tindih karena bisa memperlambat agenda pembangunan nasional. Apalagi, kata Jokowi, regulasi yang tidak sinkron itu bisa dimanfaatkan oknum-oknum penegak hukum.
“Kita akan terus melakukan sinkronisasi regulasi ini secara berkelanjutan dan jika bapak-ibu menemukan adanya regulasi yang tidak sinkron yang tidak sesuai dengan konteks saat ini, berikan masukan pada saya,” kata Jokowi.
“Tapi saya peringatkan, sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat,” imbuhnya. [Net]
Editor: Fajar Maritim
