PSBB Ketat Harus Disertai Sanksi Tegas

- Editor

Senin, 14 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (net)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (net)

JAKARTA.bipol.co – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat di Jakarta, harus disertai dengan penerapan sanksi tegas agar target menjaga kesehatan warga bisa tercapai.

Menurut dia, kebijakan tersebut harus lebih serius dari sebelumnya, terutama dalam penerapan sanksi karena setelah enam bulan menerapkan PSBB, termasuk PSBB transisi, jumlah kasus COVID-19 masih terus bertambah.

“PSBB ketat jika tidak serius memberikan sanksi bagi yang melanggar, dikhawatirkan target menjaga kesehatan tidak tercapai. Bahkan, bisa jadi akan semakin memperparah kerusakan di sektor ekonomi dan membuat kehidupan masyarakat semakin tidak nyaman,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/9).

Dia menilai selama enam bulan, masyarakat dan semua pemerintah daerah sudah memiliki pengalaman yang cukup tentang plus-minus penerapan PSBB, mulai dari PSBB hingga PSBB transisi, namun tetap saja jumlah kasus COVID-19 terus bertambah.

Fakta itu menurut dia mengharuskan masyarakat mengevaluasi lagi efektivitas PSBB, dan dirinya sangat peduli pada penyelamatan kesehatan masyarakat tetapi juga tidak bisa kesampingkan dampak PSBB ketat terhadap sektor lain dan juga dinamika kehidupan masyarakat pada umumnya.

“Tidak sedikit yang kecewa, karena setelah berbulan-bulan PSBB, jumlah kasus Covid-19 justru terus bertambah. Artinya, efektivitas PSBB yang lalu tidak mencapai sasaran atau target,” ujarnya.

Bamsoet mengingatkan, penerapan PSBB di awal pandemi diwarnai banyak pelanggaran di sejumlah kota karena pemerintah daerah tidak mengawal dengan ketat penerapan PSBB.

Dia menilai PSBB masih tetap diperlukan namun tidak harus dengan pendekatan yang ekstrim, boleh jadi PSBB ketat hanya layak pada wilayah atau kelurahan yang masuk kategori zona merah.

“Kalau PSBB ketat diberlakukan lagi secara menyeluruh di Jakarta yang berstatus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kebijakan seperti itu hanya akan memperparah kerusakan di sektor lain,” katanya.

Karena itu dia meminta semua pemerintah daerah merumuskan kebijakan dengan pertimbangan holistik, termasuk kebijakan publik yang diberlakukan selama pandemi COVID-19. (net)

Editor Deden .GP

Berita Terkait

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi
Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …
Pernyataan Menohok TPN Ganjar-Mahfud: Tidak Perlu Pemilu Kalau Pelaksanaannya Semacam Ini
Di TPS Tangsel Anies Menang, Suara Prabowo dari 86 Ditulis Jadi 866
Pj Gubernur Jabar Antri Gunakan Hak Pilih di TPS 15: Warga Jabar Pemilih yang Cerdas
Bey Machmudin Tinjau Pencoblosan ke Sejumlah TPS di Kota Bandung
Pj. Wali Kota Cimahi dan Forkopimda Monitoring Persiapan Pemilu 2024, Pj Gubernur Jabar di TPS 29 Baros
Timnas Anies-Muhaimin Sinyalir Ada Potensi Kecurangan Pemilu Melalui Penyalahgunaan Sistem IT KPU
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:53 WIB

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi

Sabtu, 17 Februari 2024 - 15:09 WIB

Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …

Sabtu, 17 Februari 2024 - 12:01 WIB

Pernyataan Menohok TPN Ganjar-Mahfud: Tidak Perlu Pemilu Kalau Pelaksanaannya Semacam Ini

Kamis, 15 Februari 2024 - 20:25 WIB

Di TPS Tangsel Anies Menang, Suara Prabowo dari 86 Ditulis Jadi 866

Kamis, 15 Februari 2024 - 12:02 WIB

Pj Gubernur Jabar Antri Gunakan Hak Pilih di TPS 15: Warga Jabar Pemilih yang Cerdas

Kamis, 15 Februari 2024 - 11:53 WIB

Bey Machmudin Tinjau Pencoblosan ke Sejumlah TPS di Kota Bandung

Rabu, 14 Februari 2024 - 14:09 WIB

Pj. Wali Kota Cimahi dan Forkopimda Monitoring Persiapan Pemilu 2024, Pj Gubernur Jabar di TPS 29 Baros

Rabu, 14 Februari 2024 - 08:51 WIB

Timnas Anies-Muhaimin Sinyalir Ada Potensi Kecurangan Pemilu Melalui Penyalahgunaan Sistem IT KPU

Berita Terbaru