MK Segera Rapat Permusyawaratan Hakim Bahas Uji Ulang Syarat Usia Minimun Capres-Cawapres

- Editor

Selasa, 21 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BIPOL.CO, JAKARTA – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana (23), melakukan gugatan atas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dibilainya terbukti lahir dengan melibatkan pelanggaran etika berat eks Ketua MK Anwar Usman sebagaimana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada 7 November lalu.

Kaitan itu Mahkamah Konstitusi (MK) dikabarkan akan segera menjadwalkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk membahas kelanjutan perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 yang “menguji ulang” syarat usia minimum capres-cawapres yang sebelumnya diubah MK.

Hal itu disampaikan Ketua MK Suhartoyo yang juga menjadi ketua hakim panel dalam perkara ini.

“Ini kami nanti mau saya bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim besok supaya tidak dalam waktu yang terlalu lama,” kata Suhartoyo dalam sidang lanjutan beragendakan perbaikan permohonan, Senin (20/11/2023), dikutip dari Kompas.com.

Ungkapan itu dilontarkan Suhartoyo ketika pengacara penggugat, Viktor Santoso Tandiasa, menyampaikan bahwa petitum yang ada dalam dokumen perbaikan permohonan perlu penyesuaian lagi.

Suhartoyo lalu mempersilakannya memperbaiki petitum itu sesuai keinginan penggugat, yakni syarat usia capres-cawapres minimum “40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi yakni gubernur dan/atau wakil gubernur”.

Perbaikan petitum itu, Viktor menyebut, disesuaikan dengan alasan berbeda (concurring opinion) hakim pada putusan usia capres-cawapres terdahulu, yakni Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

“Nanti kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim termasuk petitumnya pun minta direnvoi,” kata Suhartoyo.

Belum diketahui agenda RPH itu, apakah majelis hakim akan langsung memutus perkara, atau melanjutkannya ke sidang pemeriksaan.

Suhartoyo juga hanya meminta penggugat dan Viktor untuk menunggu pemberitahuan dari kepaniteraan terkait kelanjutan perkara tersebut.

Gugatan ini sebelumnya dilayangkan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana (23), yang diregistrasi dengan nomor 141/PUU-XXI/2023.

Brahma merasa gugatan ini perlu diajukan karena Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti lahir dengan melibatkan pelanggaran etika berat eks Ketua MK Anwar Usman sebagaimana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada 7 November lalu.

Ia berharap, MK bisa memutus perkara itu dalam waktu cepat karena perkara itu dianggap sudah sangat jelas lantaran sudah diperiksa MK melalui gugatan-gugatan sebelumnya. Ia juga meminta agar eks Ketua MK Anwar Usman tak terlibat mengadili perkara ini.

Dalam putusan yang sama, MKMK secara eksplisit juga merekomendasikan MK supaya tidak melibatkan Anwar Usman dalam mengadili perkara itu.

MKMK berpendapat, hal itu juga dimungkinkan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, melalui hak ingkar yang dimiliki para pelapor.(*)

Berita Terkait

Soal Judi Online dan Pinjol Ilegal, Menteri Budi Arie: Dua-duanya Disikat!
Jokowi Sempat Bilang Ada Ratusan Investor yang Antre, Menves Bahlil: Belum Ada Investor Asing Masuk ke IKN
Pj.Gubernur Jabar Dampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tinjau Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Bogor
BPIP Pastikan Kesiapan Paskibraka yang Bertugas dalam Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI di IKN
Serahkan Sertifikat Secara Door to Door, Menteri ATR/BPN  Harap Bisa Wujudkan 120 juta Bidang Tanah Akhir 2024
TNI AL Gagalkan Penyelundup Ganja di Kapal Penumpang Saat Berlayar di Perairan Papua Tengah
Wujudkan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif, Wapres Luncurkan RIPPP dan SIPPP
Panglima TNI Siap Kirim Pasukan Ke Gaza Jika Ada Mandat Dari PBB

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 20:23 WIB

Soal Judi Online dan Pinjol Ilegal, Menteri Budi Arie: Dua-duanya Disikat!

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:03 WIB

Jokowi Sempat Bilang Ada Ratusan Investor yang Antre, Menves Bahlil: Belum Ada Investor Asing Masuk ke IKN

Selasa, 11 Juni 2024 - 18:20 WIB

Pj.Gubernur Jabar Dampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tinjau Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Bogor

Senin, 10 Juni 2024 - 20:03 WIB

BPIP Pastikan Kesiapan Paskibraka yang Bertugas dalam Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI di IKN

Minggu, 9 Juni 2024 - 15:30 WIB

Serahkan Sertifikat Secara Door to Door, Menteri ATR/BPN  Harap Bisa Wujudkan 120 juta Bidang Tanah Akhir 2024

Jumat, 7 Juni 2024 - 18:43 WIB

TNI AL Gagalkan Penyelundup Ganja di Kapal Penumpang Saat Berlayar di Perairan Papua Tengah

Jumat, 7 Juni 2024 - 18:18 WIB

Wujudkan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif, Wapres Luncurkan RIPPP dan SIPPP

Jumat, 7 Juni 2024 - 11:45 WIB

Panglima TNI Siap Kirim Pasukan Ke Gaza Jika Ada Mandat Dari PBB

Berita Terbaru

REGIONAL

Mari Ramaikan! Ini Rangkaian Hari Jadi ke-214 Kota Bandung

Kamis, 13 Jun 2024 - 19:36 WIB

REGIONAL

Implementasi Wolbachia Kota Bandung Capai 64 Persen

Kamis, 13 Jun 2024 - 19:26 WIB