BIPOL.CO, JAKARTA – Sejumlah lembaga di dunia menyerukan kekecewaannya terhadap hasil resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
Tak seperti yang diharapkan, resolusi DK PBB hanya mendesak pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, alih-alih menyerukan gencatan senjata.
DK PBB menyetujui resolusi yang lebih lunak dalam upaya menghindari veto dari Amerika Serikat (AS). Dalam pemungutan suara yang berlangsung Jumat (22/12), AS dan Rusia pada akhirnya abstain.
Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard mengatakan, resolusi DK PBB soal peningkatan pengiriman bantuan memang dibutuhkan. Namun, resolusi tersebut tak cukup untuk menyelesaikan bencana kemanusiaan di Gaza.
“Gencatan senjata segera sudah cukup untuk meringankan penderitaan massal warga sipil yang kita saksikan,” ujar Callamart dalam sebuah pernyataan, melansir Al Jazeera.
Tak hanya itu, Callamard juga mengutuk AS yang menggunakan hak vetonya untuk memaksa DK PBB melemahkan resolusi.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh kelompok medis darurat Doctors Without Borders (MSF). Lembaga tersebut mengatakan bahwa resolusi DK PBB sangat jauh dari apa yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis di Gaza.
“Resolusi ini telah diperlunak hingga dampaknya terhadap kehidupan warga sipil di Gaza hampir tidak ada artinya,” ujar Direktur Eksekutif MSF-USA Avril Benoit, dalam sebuah pernyataan.
Ia percaya, siapa pun yang mempunyai hati nurani setuju bahwa peningkatan bantuan kemanusiaan di Gaza harus dilakukan tanpa penundaan.
Namun ia mencatat, banyak negara anggota yang menyadari diperlukannya gencatan senjata untuk mengatasi bencana kemanusiaan di Gaza.
“Hanya saja, DK PBB kembali gagal untuk menyerukan hal tersebut,” ujar Benoit.
Senada dengan yang lain, Scott Paul dari lembaga kemanusiaan Oxfam America juga mengecam hasil resolusi tersebut. Ia menekankan bahwa bantuan ke Gaza tak akan berfungsi saat rentetan bom terus dijatuhkan.
“Tak ada gunanya membawa tepung jika Anda tak bisa membuat roti dengan tepung itu. Jadi, fokusnya sepenuhnya salah,” ujar Paul.
Ia mengatakan, ada ‘jurang pemisah’ yang lebar antara pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan seluruh dunia tentang apa yang dibutuhkan di Gaza. Sebagian besar negara mendukung gencatan senjata, sementara AS tetap menentang tindakan tersebut.
Ahli kebijakan publik dari Institut Studi Pascasarjana Doha Tamer Qarmout juga ikut berkomentar. Ia mengatakan bahwa DK PBB telah gagal dalam menyelesaikan perang yang terjadi antara Israel-Palestina.
DK PBB, lanjut Qarmout, sudah tak relevan lagi dalam tugasnya menyelesaikan bencana perang.
“Ketika PBB dibentuk setelah perang dunia kedua, PBB seharusnya mengatasi dan mencegah konflik serupa seperti yang terjadi di Gaza,” ujar Qarmout.
Namun sayangnya, lanjut Qarmout, PBB adalah organisasi politik yang dikendalikan oleh negara-negara kuat. Utamanya, negara-negara yang memiliki hak veto di DK PBB seperti AS.
“Saya rasa perang ini tak dapat diselesaikan melalui jalur PBB. PBB menjadi tidak relevan, terpinggirkan, sangat dipolitisasi, dan mandatnya kini dipertanyakan,” tambah Qarmout.
Perang antara Israel dan kelompok milisi Hamas terus bergulir sejak 7 Oktober lalu. Meski gencatan senjata sementara pernah diberlakukan, namun perang terus berjalan setelahnya.
Hingga saat ini, agresi tersebut tercatat telah menewaskan lebih dari 20 ribu warga Palestina. Sebagian besar korban di antaranya merupakan kelompok ibu dan anak-anak.(*)
